Mengintip Sukses Singapura Naturalisasi Sungai Atasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak kampanye hingga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan, menyampaikan kalau salah satu cara efektif pengendalian banjir di ibu kota bisa dilakukan dengan naturalisasi.

Konsep tersebut bahkan langsung direalisasikannya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Di dalam Pergub, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Konsep naturalisasi, kata Anies, bukan barang baru. Dia mencontohkan, Singapura telah lama mengadopsi naturalisasi untuk menata sungai sekaligus mengatasi banjir yang dulunya kerap menggenangi negara pulau bekas koloni Inggris itu.

Bahkan, Anies secara khusus bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Singapura Lawrence Wong guna membahas naturalisasi. Ini mengingat meningat Singapura telah melakukan perubahan dari kanal-kanal beton menjadi sungai yang alami.

Dilansir Harian Kompas, 6 Mei 2019, dari data Badan Nasional Air Singapura, Public Utilities Board, Sungai Kallang di Bishan-Ang Mo Kio Park adalah bagian proyek naturalisasi sungai Pemerintah Singapura.

Program ini disebut ABC Waters Programme. Dimulai pada 2006, program itu mengubah Sungai Kallang dari kanal beton menjadi sungai yang meliuk alami dengan bantaran hijau.

Teknik dan perencanaannya begitu rumit, tak sekadar membersihkan dan menanami tepian sungai dengan tanaman produktif. Sekitar 10 tipe teknik bio-engineering diterapkan di sana. Percobaannya saja memakan 11 bulan.

Tanaman di sana bukan hanya tanaman produktif, tetapi justru didominasi tanaman yang secara alami tumbuh di sekitar sungai.

Di bagian hulu terdapat biotope, yaitu sebidang tanaman yang sengaja dirancang sebagai penyaring polusi alami.

Dari sisi penanganan banjir, naturalisasi meningkatkan kemampuan bantaran menyerap luapan air dibandingkan tepian beton.

Namun, penanganan banjir tak hanya mengandalkan kemampuan resap tepian kali hasil naturalisasi. Penataan sungai dan penataan bantaran dilakukan terpadu dengan sistem antisipasi banjir.

Sungai terhubung dengan jaringan saluran air Singapura. Terlihat pula sodetan-sodetan pendek di bantaran. Sodetan itu mengarah ke danau dan kolam-kolam penampung luapan air di dalam Bishan-Ang Mo Kio Park.

Batu-batu pemecah arus juga ditempatkan di aliran sungai, dilengkapi dengan sensor dan alarm tinggi air. Di banyak titik, ada papan peringatan.

Saat alarm tinggi air menyala, warga harus segera meninggalkan daerah aliran dan bantaran demi keselamatan. Saat debit air meningkat, luapan Sungai Kallang melebar jauh dari sungai intinya.

Memindahkan pemukiman bantaran sungai

Sistem antisipasi banjir ini hanya mungkin terbangun dengan bantaran yang bebas dari okupansi. Mungkin karena akar masalah penataan sungai sudah selesai, naturalisasi tak jadi kontroversi di Singapura.

Termasuk juga penataan bantaran dan ketegasan agar tak ada bangunan yang melanggar aturan di bantaran sungai.

Tak terlihat sungai di Singapura yang bantarannya terganggu permukiman yang melanggar aturan, baik di sungai yang dinormalisasi jadi kanal beton seperti di Fullerton Square maupun sungai yang dinaturalisasi jadi ekosistem alami seperti Sungai Kallang.

Dari sumber sejarah, pada 1960, Pemerintah Singapura merintis program resettlement (penataan permukiman) dan memindahkan warga perkampungan ke hunian vertikal.

Dalam Singapore Dialogue on Sustainable World Resource tahun ke-6 yang diselenggarakan Singapore Institute of International Affairs di Singapura, Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengatakan, Singapura sudah mendaur ulang air, dari air sisa pakai menjadi air ultra bersih berkualitas yang bisa dipakai ulang.