Kementan: Pesatnya Laju Konversi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pesatnya laju konversi lahan sawah menjadi non-sawah berpotensi memengaruhi produksi padi nasional

Tak hanya itu, menurut Sarwo konversi lahan tersebut juga mengancam ketahanan pangan nasional.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan insentif kepada petani yang sawahnya masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD).

"Perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Dia menambahkan, perlindungan sawah terhadap alih fungsi sebetulnya sudah ada melalui Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta sejumlah PP sebagai produk hukum turunannya.

Tak hanya itu, ada pula UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta PP-nya.

“Hal yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah,” tegas Sarwo.

Melawan pengalihfungsian lahan

Dikesempatan yang berbeda Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa pihaknya akan melawan usaha mengalihfungsian lahan pertanian.

Ia pun meminta agar perlawanan pada alih fungsi lahan dilakukan secara sinergi dengan pro-aktifnya peranan pemerintah daerah melakukan pencegahan optimal.

Mentan menjelaskan, secara hukum, pengalihfungsian lahan pertanian sudah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Aturan ini mengancam siapa saja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

"Ada 267 juta penduduk Indonesia ada di tangan kita, yang harus dipenuhi pangannya. Apa yang mereka makan tergantung kerja keras dan yang kita hasilkan,” jelas Syahrul.

Oleh sebab itu, lanjutnya, semua pihak tidak boleh main-main karena hal ini menyangkut harga diri bangsa.

“Persoalan alih fungsi lahan harus kita lawan secara bersama-sama," tegasnya.

Didukung DPR RI

Di kesempatan lain, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan DPR RI mendukung upaya Kementan dalam mencegah maraknya pengalihfungsian lahan pertanian.

Dia pun meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terlibat dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian.

“Kami akan mendorong daerah untuk memiliki pemikiran yang sama. Pencegahan alih fungsi lahan pertanian, bukan hanya tugas Kementerian Pertanian (Kementan) atau pemerintah pusat saja,” ujarnya.

Dia menyebut, pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi harus ikut terlibat.

“Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang sama dalam mewujudkannya,” ungkap Rahmat seusai bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (14/1) siang.

Lebih lanjut, Rahmat mengatakan, laju konversi lahan pertanian perlu dikendalikan sebab lahan merupakan faktor esensial dalam kemajuan pertanian Indonesia.

Pertanian, bagi Rahmat, merupakan ujung tombak dan fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Negara kita adalah negara besar. Untuk bisa mewujudkan NKRI yang kuat, maka pertanian kita harus menjadi fondasi yang kuat. Bagaimana kita bisa mewujudkan kedaulatan tentunya dimulai dengan ketahanan pangan,” tandas Rahmat.

Bertani dinilai belum menguntungkan

Pada kesempatan yang sama, Rahmat juga menyebut, meningkatnya laju konversi lahan karena masyarakat belum melihat bertani sebagai usaha yang menguntungkan.

Padahal, lanjutnya, jika dikelola secara profesional, pekerjaan bertani bisa menghasilkan keuntungan yang besar.

“Banyak yang menjual lahan pertaniannya karena menganggap pertanian itu keuntungannya kecil. Sebetulnya keuntungan dari usaha pertanian tidak kalah dengan industri jika dikelola dengan benar,” jelasnya.