Jika Pimpin Badan Otorita Ibu Kota Baru, Ahok Harus Mundur dari Komut Pertamina?

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok digadang-gadang akan menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Saat ini, Ahok masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Kementerian BUMN mengaku hingga kini belum ada pembicaraan dari pemerintah mengenai pencalonan Ahok menjadi kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.

“Belum ada (pembicaraan dari Presiden Jokowi terkait pengangkatan Ahok),” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada Kompas.com, Kamis (5/3/2020).

Lantas, jika Ahok benar-benar dipilih sebagai kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, apakah harus mundur dari posisinya di Komut Pertamina?

“Selama aturan enggak ada yang dilanggar, kita masih berjalan biasa saja, sambil melihat kondisi yang ada,” kata Arya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan empat calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Menurut Jokowi, keputusan akan diambil dalam pekan ini.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segera tanda tangani perpres di mana nanti ada CEO-nya. Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Jokowi kemudian mengungkapkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro; dua, Pak Ahok; tiga, Pak Tumiyana; empat, Pak Azwar Anas," kata dia.

Badan Otorita ini nantinya akan bertanggung jawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.