Kartu Prakerja untuk Menggaji Pengangguran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka pendaftaran program Kartu Prakerja 2020 secara online dalam waktu dekat di laman Prakerja.go.id (daftar online Kartu Prakerja). Program ini ditujukan untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona (Covid-19).

Pendaftaran Kartu Prakerja rencananya akan dibuka pada minggu ini. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif.

Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Pendaftarannya sendiri belum resmi dibuka, sehingga fasilitas login Kartu Prakerja belum tersedia saat ini. 

Dikutip dari laman Prakerja.go.id, Selasa (7/4/2020), program Kartu Prakerja 2020 adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah.

Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta. Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. 

Kartu Prakerja 2020 adalah program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Jadi, bukan untuk menggaji pengangguran. Cara daftar Kartu Prakerja atau cara membuat Kartu Prakerja dilakukan secara online (cara mendapatkan Kartu Prakerja).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, adanya Kartu Prakerja bukan berarti sekadar menggaji pengangguran. Memang diperuntukan bagi yang belum bekerja, tapi fungsinya sebagai penunjang selama proses membentuk keahlian diri sebelum terjun ke dunia kerja.

"Prakerja itu menyiapkan mereka agar bisa masuk ke lapangan kerja. Tapi harus ikut pelatihan dulu. Jadi bukan unemployment benefit, tapi benar-benar menyiapkan orang ke pasar kerja," ujar Bambang dalam wawancara dengan Kompas.com, Kamis (13/6/2019).

Bisa untuk Kursus

Bambang mencontohkan, pemerintah Finlandia memberikan kursus gratis kepada warganya yang mau belajar soal coding, yang mana menjadi bahasa dasar komputer. Tak heran, Finlandia banyak menghasilkan ahli IT karena dukungan pemerintahnya.

Namun, kursus ditujukkan tak hanya bagi yang ingin menjadi ahli komputer, tapi masyarakat secara umum. Meski sudah punya keahlian di bidang lain, orang tersebut boleh mencoba mempelajari coding hingga merumuskannya dalam suatu program atau sistem. Siapa tahu, orang tersebut punya kemampuan menguasainya.

"Ini akan menjadi nilai tambah dia, bahwa dia bisa coding. Sehingga lapangan kerja jadi lebih inklusif, memberikan kesempatan setiap orang untuk menciptakan skill atau reskilling, atau upskilling atau ditingkatkan kualitasnya," kata Bambang.

Nantinya, kata Bambang, Kartu Prakerja akan diarahkan ke sana. Misalnya, ada siswa lulusan SMA dan sederajat maupun mahasiswa yang baru lulus universitas atau politeknik, bisa ikut pelatihan di bidang tertentu.

Kartu Prakerja nanti diserahkan kepada penyelenggara kursus dan biayanya ditanggung negara melalui kartu sakti itu. Selesai program pelatihan keterampilan itu, lulusannya akan mendapatkan sertifikat.

"Kalau kursus yang paling penting dia punya sertifikat bahwa dia bisa bekerja apa dengan level apa. Kursus kan tidak langsung jadi profesional, tapi paling tidak sudah menguasai basic-nya," kata Bambang.

Kontroversi saat kampanye Jokowi

Saat kampenye Pilpres 2019, hampir di setiap daerah yang disambanginya Jokowi selalu memamerkan Kartu Prakerja. Kartu sakti lainnya yang juga sering ditampilkan saat kampanye yaitu Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi yang merupakan calon presiden nomor urut 1 saat kampanye di Kendari seperti dikutip Kompas.com, Senin (30/12/2019).

Selanjutnya, di kesempatan kampanye lain di Tangerang, Jokowi mengatakan, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan pelatihan dengan Kartu Prakerja serta mendapatkan insentif honor.

"Pelatihan skill meningkat sehingga cepat mendapatkan pekerjaan tapi kalau belum dapat kerja dapat insentif honor. Yang enggak setuju, silakan maju saya kasih sepeda, awas kalau maju," ujarnya.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ledia Hanifa menilai, program tersebut bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan.

"Enggak bagus juga. Seharusnya lebih dilatih lebih baik supaya mereka bisa berkembang. Karena kalau enggak, ketergantungannya cukup besar," kata Ledia.

Menurut Ledia, kuncinya bukan pada gaji itu. Seharusnya pemerintah justru mengatasi masalah dari akarnya yaitu pendidikan. Kurikulum pendidikan harus diubah agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Besar anggaran yang dibutuhkan dalam program ini juga dikritik. Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan program Jokowi ini akan menghabisan anggaran yang sangat besar.

Sebab, berdasarkan data BPS, saat ini tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ada 7 juta jiwa. Bila diperkirakan Jokowi akan memberikan gaji Rp 1 juta untuk tiap orang, maka butuh anggaran sekitar Rp 7 triliun.

Andre pun meminta agar lebih baik Jokowi membuat program yang masuk akal dan tidak membebani keuangan negara atau APBN. BPN juga sempat melaporkan kampanye Kartu Prakerja ke Bawaslu saat itu karena dinilai sebagai politik uang terselubung.

(Sumber: KOMPAS.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita | Editor: Bambang P. Jatmiko)