Soal Kartu Prakerja, Ekonom: Bukan Pelatihan Online yang Dibutuhkan...

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai upaya pemerintah memberikan kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini, mengingat korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten gratisan di YouTube.

“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Bhima menyebutkan, dengan dana Rp 1 juta per orang dikalikan dengan target kartu prakerja sebanyak 5,6 juta korban PHK, maka totalnya dana yang dibutuhkan pemerintah adalah Rp 5,6 triliun. Nominal ini jika diberikan dalam bentuk tunai akan lebih membantu korban PHK mencukupi kebutuhan hidup.

“Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata dia.

Pernyataan Bhima ini didukung oleh Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono yang menilai, kondisi seperti ini bukanlah waktu yang efektif memberikan pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK.

“Dalam kondisi seperti ini pelatihan berbasis online tidak efektif. Kami memandang program prakerja itu sebaiknya diberikan dalam bentuk BLT dimana nantinya uang itu akan dibelanjakan. Dengan begitu, akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” ungkap Kahar.

Konsep pelatihan yang diselenggarakan pemerintah secara berbayar juga dinilai sebagai proyek mencari keuntungan ditengah musibah yang terjadi.

“Dititik itu kami melihat seolah-olah buruh yang terkena PHK malah dijadikan proyek, kan lebih bagus jika diberikan gratis saja,” jelas dia.

Sebagai informasi, peserta kartu prakerja nantinya akan mendapatkan uang insentif sebesar Rp 3,5 juta yang dikirimkan bertahap selama empat bulan. Insentif tersebut terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150.000 per peserta.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020 memukul keras banyak perusahaan. Perusahaan terpaksa meliburkan karyawan, bahkan menghentikan operasional sementara.

Hal tersebut membuat kondisi perusahaan kolaps, dan terpaksa melakukan pemotongan gaji karyawan, merumahkan atau yang lebih sadis lagi melakukan PHK. Hingga saat ini data Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan angka hampir 2 juta orang yang terkena PHK selama kondisi pademi.