Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Rapat Verifikasi Digelar, KCN Belum Terima Daftar Tetap Tagihan Kreditur

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum PT Karya Citra Nusantara (KCN) Agus Trianto mengatakan, pihaknya masih belum menerima daftar tetap tagihan kreditur dari tujuh pemohon yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Hari ini kami berharap sudah mendapatkan daftar tetap tagihan kreditur ataupun sikap dari pengurus PKPU seperti apa. Namun ternyata masih banyak yang harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pengurus," kata kuasa hukum PT KCN Agus Trianto kepada wartawan.

Hal tersebut dikatakan Agus usai penyelenggaraan Rapat verifikasi atau pencocokan dengan para kreditur PT KCN di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2020).

Rapat verifikasi itu sendiri dilaksanakan untuk menindaklanjuti permohonan pengacara Juniver Girsang serta enam pemohon yang mengajukan PKPU kepada PT KCN.

Enam pemohon itu adalah Brurtje Maramis, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Karya Kimtek Mandiri (KKM), PT Pelayaran Karya Tehnik Operator (PKTO), PT Karya Teknik Utama (KTU), dan Yevgeni Lie Yesyurun Law Office.

Juniver sebelumnya merupakan mantan pengacara PT KCN dalam sengketa dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN).

Pengajuan yang dimohonkan Juniver karena PT KCN dinilai tidak mau membayar success fee sebesar 1 juta dollar AS saat menghadapi permasalahan hukum dengan PT KBN.

Dalam petitumnya, Juniver meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan permohonan PKPU, serta menetapkan KCN dalam PKPU dengan segala akibat hukumnya untuk membayar biaya perkara tersebut.

Permohonan PKPU oleh Juniver Girsang pun akhirnya dikabulkan. Hal itu dilakukan Juniver untuk mendapatkan haknya yang sudah membawa PT KCN menang dalam kasasinya di MA terhadap PT KBN.

Namun hingga Rapat verifikasi tersebut digelar, PT KCN belum menerima daftar tetap tagihan kreditur.

Agus mengatakan hal tersebut dikarenakan ada perbedaan tagihan antara yang diajukan kreditur dengan data yang dimiliki KCN.

Dalam rapat pencocokan piutang tersebut, KCN dan kuasa hukum mendapati perbedaan. Salah satunya soal legal standing pengajuan tagihan PT KBN senilai Rp 1,5 triliun.

Oleh karena itu Agus berharap, saat pembahasan proposal pendamaian yang akan digelar pada 11 April mendatang segera dilakukan voting bila data antara kreditur dan debitur sama.

"Kami berharap tanggal 11 April nanti bisa dilakukan voting. Ketika nanti sudah memang klop antara apa yang kami nyatakan dalam sikap kami hari ini, maka kami akan minta untuk langsung dilakukan voting," ujar Agus.

Pihaknya pun menyayangkan pengurus PKPU tidak melakukan pra verifikasi sebelum rapat verifikasi tersebut digelar.

Pasalnya, menurut Agus, rentang waktu yang dimiliki PKPU terbilang cukup panjang sejak penutupan batas pengajuan tagihan yakni pada tanggal 17 April 2020.

"Nah ini yang kami sangat sayangkan, dengan jumlah kreditur yang hanya tujuh, dan nilainya juga tidak terlalu cukup signifikan," ungkap Agus.

Lazimnya, tambah Agus, dalam praktik kepailitan dan PKPU, sebelum dilakukan rapat verifikasi seharusnya pengurus dapat melakukan pra verifikasi.

"Seharusnya di sela-selau itu pengurus bisa melakukan pra verifikasi agar rapat pencocokan piutang pada hari ini dapat berjalan dengan cepat, singkat dan tepat," tambahnya.

Ia pun menilai, pembahasan dalam rapat verifikasi yang digelar seharusnya lebih intens dan lebih kompleks sehingga dapat membahas persoalan substansial.

Dalam kesempatan tersebut, PT KCN dan tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar legal standing kreditur soal permohonan data.

"Yang berhak meminta adalah pengurus, bukan kreditur apalagi pemohon. Semuanya sudah kami siapkan," jelas Agus.

Dalam pantauan Kompas.com, saat rapat verifikasi berlangsung, tim pemohon dari pihak Juniver Girsang mempertanyakan kepada debitur perihal dokumen yang diminta pihak pengurus PKPU.

Agus pun menegaskan, sebagai debitur, KCN memiliki semangat untuk menyelesaikan semua proses serta menyampaikan rencana perdamaian.

"KCN tetap berpegang dan menghormati keputusan pengadilan yang telah diputuskan hakim. Tidak ada niat sedikitpun untuk tidak melaksanakan kewajiban," terangnya.

Selain itu, dalam rapat pencocokan piutang tersebut, KCN dan kuasa hukum menolak tagihan senilai Rp 1,5 triliun terkait potensi keuntungan yang diajukan oleh PT KBN.

Asal tahu saja, sebelum rapat verifikasi, telah digelar rapat bersama kreditur pada 13 April 2020 di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat.

Pada rapat tersebut, PKPU memutuskan success fee yang diajukan Juniver Girsang kepada PT KCN dianggap sebagai utang.

Selain itu, rapat juga membahas soal pengaturan jadwal verifikasi serta dokumen maupun perihal lain yang harus dilengkapi dalam rapat verifikasi.

https://money.kompas.com/read/2020/05/04/201729426/rapat-verifikasi-digelar-kcn-belum-terima-daftar-tetap-tagihan-kreditur

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian ESDM Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur EBTKE di Tahun 2023

Kementerian ESDM Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur EBTKE di Tahun 2023

Whats New
Soal Rencana Penyehatan, OJK Sebut Bumiputera 1912 Tetap Jalankan Prinsip Usaha Bagi Untung atau Rugi

Soal Rencana Penyehatan, OJK Sebut Bumiputera 1912 Tetap Jalankan Prinsip Usaha Bagi Untung atau Rugi

Whats New
Erick Thohir: 80 Persen Produk Susu Masih Impor Erick Ajak Frisian Flag Kerja Sama

Erick Thohir: 80 Persen Produk Susu Masih Impor Erick Ajak Frisian Flag Kerja Sama

Whats New
Lanjutkan Penguatan, IHSG Sesi Pagi Masuki Zona 6.900

Lanjutkan Penguatan, IHSG Sesi Pagi Masuki Zona 6.900

Whats New
Minyakita Kini Langka dan Mahal, Strategi Mendag: Tambah Stok hingga Larang Jual 'Online'

Minyakita Kini Langka dan Mahal, Strategi Mendag: Tambah Stok hingga Larang Jual "Online"

Whats New
Strategi Kementerian ESDM Tingkatkan Penyediaan Pasokan Listrik

Strategi Kementerian ESDM Tingkatkan Penyediaan Pasokan Listrik

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung, Nilai Limit di Bawah Rp 100 Juta

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung, Nilai Limit di Bawah Rp 100 Juta

Spend Smart
Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Spend Smart
Cara Dapatkan Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Alumni UNY

Cara Dapatkan Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Alumni UNY

Spend Smart
Resistensi Berinovasi

Resistensi Berinovasi

Whats New
Watsons Tebar Promo Diskon hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya

Watsons Tebar Promo Diskon hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Kereta Panoramic Beroperasi Februari 2023, Ini Cara Beli Tiketnya

Kereta Panoramic Beroperasi Februari 2023, Ini Cara Beli Tiketnya

Whats New
 Menko Airlangga Yakin Proyek Smelter Freeport Rampung pada Desember 2023

Menko Airlangga Yakin Proyek Smelter Freeport Rampung pada Desember 2023

Whats New
Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual 'Online', Shopee: Kita Turunkan

Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual "Online", Shopee: Kita Turunkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+