Rekam Jejak Rizal Mallarangeng: Relawan Jokowi, Kini Komisaris Telkom

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN, Erick Thohir, mengangkat Rizal Mallarangeng sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom. Pengangkatannya dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jumat (19/6/2020).

Rizal masuk jadi sederet politikus yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Pria asal Makassar ini tercatat sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar periode kepengurusan 2019-2024.

Di Partai Beringin itu, Rizal jadi satu dari sebelas wakil ketua umum yang membantu tugas Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Bekalangan, Rizal mundur dari posisinya karena seorang pengurus partai dilarang menjadi direksi dan komisaris BUMN.

Rizal juga dikenal sebagai adik dari Andi Mallarangeng yang juga seorang politikus dan pernah menjadi Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dari rekam jejaknya, Rizal tercatat juga pernah aktif relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019. Posisinya sangat strategis, yakni sebagai Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo), organisasi sayap milik Partai Golkar.

Gojo sendiri bisa dikatakan sebagai kelompok relawan Jokowi yang sedari awal berada di barisan pendukung mantan Wali Kota Solo tersebut. Gojo juga didirikan untuk fokus menggarap pemilih milenial.

Selain aktif menggalang dukungan untuk Jokowi lewat Gojo, Rizal juga masuk dalam Tim Kemenangan Nasional atau TKN Jokowi-Ma'ruf.

Rizal bertugas di tim penugasan khusus dalam TKN bersama lima orang lainnya. Kelimanya ialah Nusyirwan Soejono, Yanuar Prihatin Bagdja, Iman Adaraqutni, Inas Nasrullah Zubir, dan Isyana Bagoes Oka.

Keenam tim khusus TKN tersebut terdaftar resmi dalam struktur tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Selain Rizal, ada politisi lain dari partai pendukung pemerintah di jajaran kursi Komisaris Telkom. Dia adalah Wawan Iriawan yang dikenal sebagai kader Partai Nasdem.

Dalam Kongres II Partai Nasdem di JIExpo Kemayoran Jakarta, namanya masuk dalam kepengurusan partai periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan Surya Paloh.

Di kepengurusan baru, Wawan menjabat sebagai Sekretaris di Mahkamah Partai Nasdem. Dikutip dari laman resmi Partai Nasdem, Wawan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai.

Sebelumnya, Erick menegaskan bahwa seleksi pimpinan perusahaan negara, termasuk pemilihan komisaris BUMN, dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku. 

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assesment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.