Pemerintah Masih Pertimbangkan untuk Lanjutkan Pindah Ibu Kota, Untuk Apa?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pertimbangan tersebut diambil dengan alasan saat ini, perekonomian RI membutuhkan pemacu.

Pasalnya, kinerja perekonomian di tengah pandemi cenderung melambat jika dibandingkan dengan kondisi normal. Di tambah lagi, pukulan pandemi juga berisiko membawa perekonomin RI hingga akhir tahun tumbuh negatif.

"Kita sedang menimbang-nimbang untuk menalnjutkan. Dan kenapa? Kita membutuhkan lomotif penghela, yang di mana, dengan modal itu bisa melakukan reproduksi yang luar biasa," jelas Suharso ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6/2020).

Suharso menjelaskan, tahun depan, pemerintah hanya akan meneruskan pekerjaan master plan yang tahun ini sudah dijalankan.

Untuk itu, pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN dalam jumlah yang besar.

Selain itu menurutnya, dampak lanjutan dari pembangunan ibu kota negara dapat memberikan dampak lanjutan yang cukup luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menghidupkan perekonomian di wilayah-wilayah sekitar proyek pembangunan ibu kota negara.

"Contohnya, kalau pembangunan infrastruktur atau building bisa dilakukan di sana, pertama, minimal orang perlu batu, itu tidak ada di Kalimantan, tapi di Sulawesi ada. Jadi minimal terhadi trading dari satu pulau ke pulau lain," jelas dia.

"Selain itu, kargo juga jalan, jadi orang yang hidup di sekitar situ juga hidup, dan industru supporting lainnya semua juga hidup," jelas dia.

Suharso pun memaparkan, proyek pembangunan ibu kota negara bisa menjadi daya tarik investasi bagi investor dalam negeri. Pasalnya, saat ini tidak ada proyek yang menjadi daerah tujuan investasi dalam jumlah besar.

Di dalam pagu anggaran kementeriannya, Suharso telah mengalokasikan anggaran untuk perencanaan ibu kota negara sebesar Rp 38,91 miliar.

Menurut dia, anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.

"Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali, nothing itu," jelas Suharso.