Salin Artikel

Jokowi Marah, Ini Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19

Video kemarahan Presiden itu dirilis Istana pada Minggu (28/6/2020) lewat unggahan di akun YouTube Sekretariat Presiden.

Salah satu hal yang disorot Presiden yakni terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Seperti diketahui pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program tersebut.

Namun hingga pertengahan Juni 2020, realisasi anggaran tersebut rupanya masih seret. Padahal kata Presiden, Indonesia sedang menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid-19.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Lantas seberapa seret realisasi anggaran penanganan Covid-19 sehingga bikin Jokowi meradang?

Berdasarkan paparan realisasi APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 15 Juni 2020 lalu, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun dialokasikan untuk berbagai bidang.

Bidang tersebut meliputi kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda.

Di bidang kesehatan, dari anggaran Rp 87,55 triliun, realisasinya baru 1,54 persen atau bila dirupiahkan hanya Rp 1,34 triliun. Hal ini antara lain disebabkan mandeknya pembayaran insentif tenaga kesehatan akibat kendala administrasi.


Di bidang perlindungan sosial, dari anggaran yang disediakan mencapai Rp 203,9 triliun, realisasinya baru 28,63 persen atau Rp 58,3 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk sembako, PKH, dan bantuan langsung tunai (BLT).

Di bidang insetif usaha, dari anggaran Rp 120,6 triliun, realisasinya baru 6,8 persen atau Rp 8,2 triliun. Hal ini disebabkan wajib pajak yang harusnya bisa menerima insentif, justru tidak mengajukan permohonan.

Di bidang UMKM, dari anggaran Rp 123,4 triliun, realisasinya baru 0,06 persen atau sekitar Rp 740 miliar. Masalah regulasi kembali menjadi penyebab mendeknya realisasi anggaran untuk UMKM.

Di bidang pembiayaan korporasi, pemerintah sudah mengganggarkan Rp 53,5 triliun, Namun hingga awal Juni 2020, realisasinya masih nihil alias 0 persen. Pemerintah masih menyelesaikan skema pendukung dan regulasinya.

Terakhir untuk sektorat kementerian atau lembaga dan juga pemda sebesar Rp 106,1 triliun. Namun realisasinya baru 3,65 persen atau Rp 3,87 triliun. Proses penyelesaian regulasi kembali jadi salah satu penyebab mandeknya realisasi anggaran.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melacak anggaran agar penggunaannya bisa berjalan efektif dan berdampak ke masyarakat.

"Mulai akhir Mei atau awal Juni kami mulai monitorong dari pelaksanaan program-program penanganan Covid-19 ini," kata dia.

https://money.kompas.com/read/2020/06/29/134917326/jokowi-marah-ini-realisasi-anggaran-penanganan-covid-19

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Spend Smart
Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Whats New
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Desember 2022 Sudah 91,7 Persen

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Desember 2022 Sudah 91,7 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Bidik Transaksi Harbolnas 2022 Tembus Rp 27 Triliun

Mendag Zulhas Bidik Transaksi Harbolnas 2022 Tembus Rp 27 Triliun

Whats New
IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

Whats New
Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Whats New
Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Earn Smart
KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

Whats New
Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Whats New
BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

Whats New
Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Whats New
Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Whats New
Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Whats New
Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Whats New
ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.