Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Terinspirasi Langkah Indonesia, Like-Minded Countries Suarakan Penundaan dan Perubahan Kebijakan EUDR

Kompas.com - 25/04/2024, 09:11 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) sebagai rancangan regulasi yang dibentuk oleh Uni Eropa (UE) untuk melakukan uji menyeluruh terhadap sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan dinilai menjadi salah satu tantangan yang berpotensi merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia, terutama kelapa sawit.

Selain itu, EUDR juga dianggap dapat mengurangi efektivitas upaya dan komitmen Indonesia dalam menangani isu-isu penting, seperti perubahan iklim dan perlindungan biodiversitas, sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral.

Merespons situasi tersebut, Indonesia menjadi negara terdepan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap UE atas dugaan diskriminasi terhadap kelapa sawit melalui EUDR.

Baca juga: Pekebun Karet Diimbau Gabung Kemitraan Industri Karet untuk Antisipasi Kebijakan EUDR

Selain itu, Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Uni Eropa telah setuju untuk membentuk Gugus Tugas Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) tentang EUDR guna menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kedua negara akibat penerapan EUDR.

Gugus tugas tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik dan menemukan penyelesaian terkait implementasi EUDR.

“Implementasi EUDR jelas akan melukai dan merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan yang begitu penting buat kami, seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di hadapan para perwakilan Civil Society Organisations (CSO) dan Non-Governmental Organisations (NGO) di Brussel, Belgia pada akhir Mei 2023.

Baca juga: 2 Perempuan Indonesia Kabur Saat Hendak Dijadikan Penghibur di Malaysia

Seiring dengan penolakan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia, dilansir melalui mypalmoilpolicy.com, kelompok bipartisan dari Partai Republik dan Demokrat juga menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang ingin memasuki pasar Eropa.

Selain itu, opsi penundaan implementasi atau perubahan regulasi EUDR juga dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan pada saat ini.

Lebih lanjut, keberatan terhadap kebijakan EUDR juga mendapat dukungan dari Menteri Pertanian UE. Sebanyak 20 dari 27 menteri juga bergabung dalam menyerukan penundaan EUDR, yang diungkapkan dalam Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) yang baru-baru ini diselenggarakan.

Baca juga: Siapa Sosok Wanita di Balik Patung Liberty yang Jadi Simbol Kebebasan Amerika Serikat?

Airlangga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS), bipartisan dalam pendiriannya, menentang EUDR.

“Jadi EUDR yang diinisiasi oleh Indonesia di kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan Perdana Menteri (PM) Malaysia itu terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries. Beberapa waktu lalu, baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan EUDR. Jadi, like-minded countries terinspirasi apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia,” ucapnya dalam sesi doorstop di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Rabu (24/4/2024).

Selain itu, kebijakan EUDR, yang juga telah mendapat sorotan dari New York Times dan Financial Times dinilai akan berdampak pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, pilihan konsumen, dan berpotensi merugikan petani serta negara pengekspor.

Baca juga: Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Dengan potensi dampak tersebut, para produsen pangan dan komoditas mengharapkan pendekatan yang lebih terukur.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa asosiasi pertanian terkemuka di Uni Eropa, Copa Cogeca, juga telah menyarankan penundaan implementasi kebijakan EUDR karena waktu yang terbatas untuk menyiapkan kerangka kerja yang memadai hingga batas waktu implementasi kebijakan EUDR.

Di samping kritik yang datang dari AS dan Asosiasi Pertanian Eropa terhadap kebijakan EUDR, berbagai negara seperti India dan Brazil juga menyampaikan kekhawatiran serius mengenai tuntutan dari implementasi kebijakan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Whats New
Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Whats New
Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Whats New
Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Whats New
Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Whats New
Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com