ICW Sebut Gebrakan Erick Thohir di BUMN Mulai Lenyap

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai gebrakan yang dilakukan Erick Thohir di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai “melempem”.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, saat ini Erick kehilangan tajinya dalam melakukan perbaikan di BUMN.

“Di awal Erick Thohir menurut saya menarik, karena dia melakukan aksi bongkar-bongkar di sejumlah BUMN,” ujar Donal dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Donal menjelaskan, di awal kepemimpinan Erick berani mengungkap skandal yang dilakukan direksi perusahaan pelat merah. Misalnya, terkait kasus penyelundupan sepeda Bromptom dan motor Harley Davidson oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.

“Tapi saya melihat belakangan aksi itu seolah lenyap, bahkan cenderung kembali ke pola lama,” kata Donal.

Menurut Donal, langkah kemunduran yang diambil Erick Thohir, yakni soal pengangkatan anggota maupun purnawirawan Polri/TNI menjadi komisaris di perusahaan plat merah.

“Ini adalah menurut saya sebuah perilaku yang kembali ke pola lama. Jadi gebrakan di awal ini kita bingung motivasinya apa. Walaupun sebagian orang melihatnya ada motivasi politik dan segala macam,” ucap dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN di tahun 2019 yang terindikasi rangkap jabatan. Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan.

Dari angka tersebut 254 diantaranya berasal dari kementerian. Lalu dari lembaga non kementerian ada 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang.

Adapun lima kementerian yang mendominasi pegawainya jadi komisaris BUMN, yakni Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17, Kemensetneg 16 dan Kementerian Koordinator 13.

Untuk lembaga non kementerian, terdapat ada dari TNI sebanyak 27, Polri 13, Kejaksaan Agung 12, Pemerintah Daerah 11, BIN 10, BPKP 10, Kantor Presiden 6, BPK 4 dan lain-lainnya 19.