BPK: Jiwasraya 100 Persen Milik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Hal ini dikaitkan tuntutan para nasabah Jiwasraya kepada pemerintah untuk bertanggungjawab atas kerugian mereka. Apalagi Jiwasraya sepenuhnya milik pemerintah.

"Jiwasraya itu 100 persen milik pemerintah. Untuk itu, maka kewajiban kontingensi yang seharusnya muncul pemerintah harus bertanggungjawab, itu harus dimitigasi," katanya dalam konfrensi pers virtual, Selasa (21/7/2020).

Oleh sebab itu, BPK menyarankan kepada pemerintah untuk mengukur tingkat risiko dari kerugian nasabah Jiwasraya.

"Inilah yang kami minta agar pemerintah mengukur berapa sebenarnya tingkat kedalaman atau tingkat risiko yang akan muncul seandainya kontigensi menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini termasuk dalam rekomendasi temuan dari Laporan Keuangan Pemerintah tersebut," ujarnya.

Agus menjelaskan, perhitungan tingkat risiko pada Jiwasraya tentunya akan melihat dari ekuitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena Jiwasraya merupakan usaha dari BUMN.

"Ini akan terkait dengan penyertaan modal pemerintah yang ada di Jiwasraya. Karena modal perhitungannya pemerintah mengikuti equity yang ada di BUMN," ucapnya.

Menurut Agus, seandainya terdapat kerugian yang menghambat ekuitas sedemikian besar maka nilai penyertaan modal BUMN di pemerintah tersebut harus dikurangi.

BPK mengindikasi sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang harus ditindaklanjuti.

Dari 31 temuan permasalahan, ada 13 poin yang disorot BPK. Dua di antaranya adalah soal dana pensiun dan asuransi di 2 perusahaan pelat merah yang tengah menjadi sorotan.