Dapat Anggaran Paling Besar, Menteri PUPR: Gara-gara Belanja Modal Tertunda

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan anggaran yang cukup tajam pada 2021 disebut karena adanya belanja modal yang ditunda (delay) pada 2020 akibat pandemi Covid-19.

Tercatat, ada sekitar Rp 75,6 triliun anggaran yang ditunda untuk pembangunan pada 2020 ini. Untuk itu, peningkatan anggaran diperlukan agar program-program strategis dalam pembangunan bisa tetap berjalan.

"Tahun 2019 kementerian PUPR merelaksasi atau melakukan delay beberapa pekerjaan, bukan menunda atau membatalkan. Yang tadinya single year jadi multi year, yang belum lelang kita jadikan prioritas di 2021," kata Basuki dalam konferensi video Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).

Basuki menyebut, berdasarkan surat bersama Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 8 Mei lalu, sebetulnya Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp 115,5 triliun.

Namun dalam surat bersama pada tanggal 8 Agustus, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 34,23 triliun.

"Kami mendapatkan tambahan anggaran Rp 34,23 triliun (total Rp 149,8 triliun) dengan tema tadi, percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi (dari program-program yang sempat delay)," papar dia.

Adapun K/L dengan anggaran terbesar selanjutnya adalah Kementerian pertahanan Rp 136,99 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 111,97 triliun.

Berdasarkan klasifikasi organisasi, secara keseluruhan terdapat 15 K/L dengan pagu anggaran tertinggi dengan total anggaran Rp 898,87 triliun atau lebih dari 87 persen dari seluruh pagu anggaran K/L tahun anggaran 2021.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebesar Rp 1.029,86 triliun pada 2021.