Ahok Usul Kementerian BUMN Dibubarkan, Dahlan Iskan: Itu Bukan Pemikiran Baru

Menurut Dahlan, pemikiran agar kementerian yang mengelola perusahaan-perusahaan negara itu dibubarkan bukan lah ide yang baru. Ide tersebut sudah muncul sejak Menteri BUMN pertama, atau waktu itu masih disebut Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.

“Itu bukan pemikiran baru. Sejak Tanri Abeng menjadi menteri BUMN yang pertama, pemikiran itu sudah ada,” ujar Dahlan melalui website resminya, dikutip Kamis (17/9/2020).

Lebih lanjut, Dahlan menjelaskan, ide pembentukan superholding layaknya Temasek milik Singapura sudah lama muncul. Namun, pelaksanaannya memang diakui berjalan lambat.

“Yang baru adalah BTP menyebutkan timeline-nya, sebelum Pak Jokowi turun, pola seperti Temasek-nya Singapura sudah terbentuk. Artinya Kementerian BUMN sudah bubar?” tutur Dahlan.

Pembentukan superholding menjadi lambat dikarenakan pemerintah yang memutuskan untuk membentuk perusahaan gabungan secara sektoral terlebih dahulu.

Dahlan bahkan menyebutkan, pembentukan satu holding sektoral bisa memakan waktu sekitar 2,5 tahun, atau dalam satu periode kepemimpinan presiden dapat terbentuk 2 holding.

“Kalau satu masa jabatan presiden bisa melahirkan dua holding, mungkin diperlukan 10 periode kepresidenan. Untuk bisa sampai ke terbentuknya superholding seperti Temasek,” ujarnya.

“Itu pun kalau gelombang politik tidak berubah,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina, Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube AmerikaBersatu Channel.