Salin Artikel

OJK Nilai Permintaan Kredit hingga UU Cipta Kerja Akan Genjot Investasi

Dia berharap pemulihan ekonomi bisa segera pulih agar permintaan kredit, utamanya kredit usaha bisa berkembang dan menggenjot investasi.

"Demand kredit yang harus kita ciptakan. Demand kredit tergantung dari demand masyarakat. Ini bagaimana supaya cepat (digenjot) dan akhirnya bisa mendorong investasi," kata Wimboh dalam acara Capital Market Summit & Expo secara virtual, Senin (19/10/2020).

Wimboh menuturkan, permintaan kredit saat ini memang masih seret. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit perbankan pada Agustus 2020 sebesar Rp 5.520,9 triliun.

Angka tersebut tercatat hanya tumbuh 0,6 persen (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya di Juli 2020 yang tumbuh 1,0 persen yoy.

Sedangkan likuiditas perbankan masih mencukupi. Data OJK menyebut, LDR per Agustus 2020 berada di level 85,1 persen, jauh lebih rendah dari posisi Desember 2019 yakni 94,4 persen. Sementara itu, CAR perbankan di level 23,1 persen per Agustus 2020.

"Perbankan tidak ada masalah, likuiditas (masih) ample. Tinggal bagaimana demand kredit yang harus kita ciptakan," tutur Wimboh.

Selain permintaan kredit, kata Wimboh, pengesahan UU Cipta Kerja juga menjadi momentum untuk pertumbuhan investasi. Memang, UU sapu jagat ini diklaim mampu mendatangkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

"UU Cipta Kerja sudah disahkan dan ini adalah momentum yang baik bagaimana para pengusaha bisa mengoptimalkan dan menyerap tenaga kerja lebih baik lagi. Ini momentum agar investasi bisa kami genjot lebih kencang lagi," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2020/10/19/115707826/ojk-nilai-permintaan-kredit-hingga-uu-cipta-kerja-akan-genjot-investasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Harga Minyak Naik, Anggaran Subsidi Terealisasi Rp 56,62 Triliun Hingga April 2022

Whats New
DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

DPR Minta Pejabat Kementan Diberhentikan Jika Tak Sanggup Sediakan Vaksin PMK dalam 3 Bulan

Whats New
Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Cek Aturan Tarif dan Dasar Pengenaan BPHTB Terbaru

Spend Smart
Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Soal Elon Musk Investasi di RI, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.