Salin Artikel

Menaker: Kita Minta UMP 2021 Sama dengan UMP 2020!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para gubernur se-Indonesia agar menyesuaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 akibat pandemi Covid-19.

"Kita minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Ida dilansir dari Antara, Jumat (30/10/2020).

Hingga saat ini 18 provinsi di Tanah Air telah menyepakati surat edaran tersebut. Provinsi tersebut, yakni Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Ia menegaskan yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur. Kemnaker hanya meminta agar menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa latar belakang salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.

"Sekali lagi ini yang akan menetapkan adalah para gubernur," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Meskipun pemerintah melalui surat edaran tersebut meminta agar UMP tidak naik, bukan berarti pemerintah diam saja. Sebab, hingga kini pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja.

Ia mengakui dalam surat edaran tersebut Kemnaker hanya meminta kepada gubernur untuk tidak menaikkan UMP 2021, namun kepala daerah tentunya juga akan melihat perekonomian di daerah masing-masing.

"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum provinsi," ujar dia.

Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19.

Kondisi pandemi Covid-19 lanjut Ida, menjadi latar belakang pemerintah menetapkan upah minimum 2021 tidak naik alias setara dengan upah minimum tahun ini.

Kendati pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, keputusan tetap menjadi ranah kepala daerah.

"Surat edaran ini kami sampaikan kepada para gubernur, yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Kami memberikan surat edaran dengan, mungkin teman-teman juga sudah membaca kami di situ," kata Ida.

"Di surat edaran tersebut kami menyampaikan latar belakang kenapa surat edaran itu dikeluarkan. Tidak lain dan tidak bukan karena di latar belakangi dengan menurunnya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi Covid-19," kata dia lagi.

Selain itu, lanjut dia, kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh/pekerja juga menjadi landasan penetapan upah minimum 2021, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

"Sebenarnya untuk upah minimum tahun 2021 itu menggunakan KHL sebagaimana ketentuan yang ada di PP 78 Tahun 2015. PP 78 2015 yang bersumber dari Undang-Undang 13/2003. Undang-undang ini didesain, peraturan pemerintah ini didesain dalam kondisi tidak memprediksi terjadi kondisi seperti adanya pandemi ini," jelas dia.

"Dan kalau kita melihat penetapan nilai KHL yang kita tetapkan itu tidak semua akibat dari penetapan itu tidak semua provinsi akan mengalami kenaikan. Tapi tidak semua juga provinsi akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya posisinya setelah kita diskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal," tambah dia.

Dengan demikian, pemerintah pun akhirnya mengambil titik tengah upah minimum 2021 dengan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

"Jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum tahun 2021. Ini adalah jalan tengah kita ambil dari hasil diskusi kita di dewan pengupahan nasional. Semoga para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum," ucap Ida.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti | Editor: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

https://money.kompas.com/read/2020/10/30/090627926/menaker-kita-minta-ump-2021-sama-dengan-ump-2020

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Segera Manfaatkan, Subsidi Bunga KUR 3 Persen Berlanjut Tahun Ini

Segera Manfaatkan, Subsidi Bunga KUR 3 Persen Berlanjut Tahun Ini

Whats New
Gandeng BNI, Surge Tawarkan Biaya KUR Suku Bunga 6 Persen kepada UMKM

Gandeng BNI, Surge Tawarkan Biaya KUR Suku Bunga 6 Persen kepada UMKM

Rilis
Resmi, Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000 Per Liter Mulai 19 Januari

Resmi, Harga Minyak Goreng Jadi Rp 14.000 Per Liter Mulai 19 Januari

Whats New
Kemendag Sebut 29 Perusahaan Sudah Kembali Ekspor Batu Bara

Kemendag Sebut 29 Perusahaan Sudah Kembali Ekspor Batu Bara

Whats New
Indonesia Berpeluang Jadi Hub Data Center Asia, Setelah Singapura dan Hongkong

Indonesia Berpeluang Jadi Hub Data Center Asia, Setelah Singapura dan Hongkong

Rilis
Durasi Pemadaman Listrik Turun Jadi 6 Jam Per Pelanggan

Durasi Pemadaman Listrik Turun Jadi 6 Jam Per Pelanggan

Whats New
Sri Mulyani Akui Dana Pemindahan IKN Masuk Anggaran PEN 2022

Sri Mulyani Akui Dana Pemindahan IKN Masuk Anggaran PEN 2022

Whats New
Insentif PPnBM Diperpanjang, Menperin Optimis Mobil di Bawah Rp 250 Juta Bakal Laku Keras

Insentif PPnBM Diperpanjang, Menperin Optimis Mobil di Bawah Rp 250 Juta Bakal Laku Keras

Whats New
Batik Air Kembali Buka Rute Jakarta-Banyuwangi, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Batik Air Kembali Buka Rute Jakarta-Banyuwangi, Ini Jadwal dan Harga Tiketnya

Whats New
Kinerja Ekspor 2021 Capai 231,5 Miliar Dollar AS, Mendag Lutfi: Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah

Kinerja Ekspor 2021 Capai 231,5 Miliar Dollar AS, Mendag Lutfi: Ini Tertinggi Sepanjang Sejarah

Whats New
Menperin: Pemerintah Lanjutkan Diskon PPnBM Pembelian Mobil Baru

Menperin: Pemerintah Lanjutkan Diskon PPnBM Pembelian Mobil Baru

Whats New
'Banjir' Penawaran Surat Utang Negara Terus Berlanjut

"Banjir" Penawaran Surat Utang Negara Terus Berlanjut

Whats New
Ini Penyebab Harga Cabai Hingga Telur Naik Selama Nataru

Ini Penyebab Harga Cabai Hingga Telur Naik Selama Nataru

Whats New
Survei Mandiri Institute: Omzet Mayoritas UMKM Mulai Naik Akhir 2021, Digitalisasi Jadi Kunci

Survei Mandiri Institute: Omzet Mayoritas UMKM Mulai Naik Akhir 2021, Digitalisasi Jadi Kunci

Rilis
Kampung Aksara Pacibita Hadir di Yogyakarta

Kampung Aksara Pacibita Hadir di Yogyakarta

Rilis
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.