Sri Mulyani Jawab Kritik Lonjakan Utang Pemerintah Era Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjawab kritik berbagai pihak terkait polemik lonjakan utang pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, utang pemerintah, termasuk utang luar negeri Indonesia, sudah direncanakan jauh hari untuk menyeimbangkan postur APBN.

Perencanaan utang pemerintah sudah tertuang dalam Perpres 72/2020 tentang Penyesuaian Kembali Postur dan Rincian APBN 2020. Sri Mulyani mengkritik balik pihak-pihak yang mempermasalahkan kebijakan utang di era Presiden Jokowi tersebut.

"Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral," kata Sri Mulyani dalam paparan APBN KiTa secara virtual, Senin (23/11/2020).

"Jadi waktu kita sedang menjalankan Perpres jangan kemudian muncul reaksi-reaksi. Seolah-olah kita seperti orang yang belum punya rencana. Itu kan semuanya isu dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik," kata dia lagi.

Sri Mulyani yang juga mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menegaskan, tingkat utang dari negara-negara di dunia mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, yang menurut dia tingkat utang Indonesia naik di kisaran 36 persen hingga 37 persen dari PDB, yang sebelumnya sebesar 30 persen dari PDB. Jumlah tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

"Namun bukan berarti kita tidak waspada, akan tetapi kita akan tetap menjaga semua kondisi, hal ini agar perekonomian tetap membaik dan kondisi fiskal tetap sustain," ujar Sri Mulyani.

Total utang Pemerintah RI

Total utang Indonesia sendiri tercatat hingga akhir September 2020 mencapai Rp 5.756,87 triliun. Dengan demikian rasio utang pemerintah sebesar 36,41 persen terhadap PDB.

Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

Bendahara Negara itu menjelaskan, negara-negara anggota G20 mengalami kenaikan tingkat utang yang luar biasa.

Untuk negara-negara yang masuk dalam kategori negara maju, tingkat utangnya mencapai 130 persen dari kondisi normal yang biasanya 100 persen. Sementara untuk negara berkembang yang biasanya rasio utang di kisaran 50 persen, meningkat menjadi di kisaran 60 persen hingga 70 persen.

"Dengan adanya dukungan countercyclical luar biasa di selruh negara dunia, tidak hanya negara G20, utang pemerintah di semua negara naik," jelas dia.

Sri Mulyani pun menjelaskan, rasio utang yang cukup rendah jika dibanding dengan negara lain disebabkan oleh dukungan fiskal terhadap kontraksi perekonomian Indononesia dinilai lebih moderat.

Indonesia menganggarkan dukungan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Tambahan belanja tersebut menyebabkan defisit anggaran yang mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.

"Jumlah tambahan dukungan fiskal dalam rangka tangani Covid-19 dan mendorong perekonomian, Indonesia berada di bagian modest. Sesudah China. Dalam hal ini dan perubahan dari sisi defisit ini ditujukan mainly untuk memberi support bagi ekonomi dan untuk belanja di bidang kesehatan," jelas Sri Mulyani.

Utang bilateral melonjak

Pemerintah Indonesia menarik utang luar negeri dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Total utang baru Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun.

Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun.

Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi Covid-19.

"Bantuan ini merefleksikan situasi yang harus kita hadapi bersama. Selain itu, juga berkaitan dengan reputasi Indonesia terkait dengan manajemen fiskal," ujar dia dalam konferensi pers bersama dengan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jerman lewat Kedutaan Besar Republik Federal Jerman mengumumkan penandatanganan kesepakatan utang senilai 550 juta Euro. Pemerintahan Presiden Jokowi pun resmi mengikat pinjaman bilateral yang besarannya setara dengan Rp 9,1 triliun.

"Perjanjian pinjaman senilai 550 juta Euro telah ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman KfW di Frankfurt dan di Kementerian Keuangan di Jakarta, menyesuaikan dengan kondisi pandemi," tulis Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia di akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia.

Dikritik Rizal Ramli

Kebijakan menarik utang baru dari luar negeri untuk mengatasi corona ini menuai banyak kritikan lantaran beban utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup tinggi.

Kritik salah satunya datang dari mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli. Ia menyebut, pemerintah dinilai keliru jika terus menambah utang luar negeri.

"Terbitkan surat utang (bonds) bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah," tulis Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya seperti dikutip pada Sabtu (21/11/2020).

Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia di era Presiden Jokowi tersebut berujar, Indonesia mulai kembali menumpuk utang dari pinjaman bilateral setelah sebelumnya banyak menarik utang dari obligasi.

"Makanya mulai ganti stratetegi jadi 'pengemis utang bilateral' dari satu negara ke negara lain,, itu pun dapatnya recehan wajah menyeringai itu yang bikin shock," ucap Rizal Ramli.

(Sumber: KOMPAS.com/Mutia Fauzia | Editor: Bambang P. Jatmiko)