Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah agar penjagaan posko Covid-19 di desa maupun kelurahan ditingkatkan hingga 24 jam.

Sebab, kata Halim, saat ini penjagaan posko Covid-19 di desa maupun kelurahan tidak berlangsung lama.

Hal ini menyusul adanya keputusan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

"Seluruh aktivitas yang terkait dengan PPKM skala mikro harus didukung penuh oleh desa pada level desa. Jadi misalnya, terkait dengan desa yang dulu pernah punya posko jaga 24 jam, dan beberapa waktu terakhir ini agak kurang penjagaannya enggak sampai 24 jam, ditingkatkan lagi 24 jam, sesuai instruksi dari Satgas dan pemerintah daerah," kata Halim dalam konfrensi pers virtual terkait PPKM skala mikro, Senin (8/2/2021).

Termasuk pembiayaan operasionalisasi posko Covid-19 juga perlu ditingkatkan. Kemudian, kata Halim, sesering mungkin dilakukan penyemprotan disinfektan di setiap posko Covid-19.

"Kalau memang itu diperintahkan oleh Satgas dan pemerintah maka harus diikuti dan bisa menggunakan dana desa," ujarnya.

Selain itu, dana desa juga bisa digunakan untuk penambahan kapasitas atau fasilitas isolasi Covid-19.

"Termasuk di dalamnya, ketika diperlukan untuk penyiapan ruang isolasi dan operasionalisasi ruang isolasi," kata Halim.

Halim juga memastikan bahwa kementeriannya akan terus melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan PPKM berbasis mikro.

Diberitakan sebelumnya, PPKM skala mikro atau PPKM mikro akan berlaku mulai Selasa (9/2/2021) besok hingga 22 Februari.

Aturan mengenai PPKM mikro diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021.

Mendes PDTT juga mengeluarkan instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa.

Pemberlakuan PPKM mikro ini merupakan kelanjutan dari dua jilid PPKM yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.