Besar Pasak daripada Tiang, APBN Januari Sudah Defisit Rp 45,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2021 sebesar Rp 45,7 triliun atau mencapai 0,26 persen.

Sri Mulyani menyatakan defisit yang dialami Indonesia sebesar 0,26 persen tersebut merupakan 4,5 persen terhadap APBN yakni 5,7 persen atau Rp 1.006,4 triliun.

"Defisit Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp 34,8 triliun mungkin tidak terlalu banyak berbeda karena Januari tahun lalu belum terjadi Covid-19,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (24/2/2021).

Sri Mulyani menuturkan defisit 0,26 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari sebesar Rp 100,1 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 145,8 triliun.

Ia menjelaskan pendapatan negara Rp 100,1 triliun itu terkontraksi 4,8 persen karena penerimaan pajak turun hingga 15,3 persen (yoy) yaitu dari Rp 80,8 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp 68,5 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp 12,5 triliun atau 5,8 persen dari target Rp 215 triliun mampu tumbuh 175,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp 4,5 triliun.

Untuk PNBP yang pada Januari 2021 sebesar Rp 19,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp 298,2 triliun juga terkontraksi 2,9 persen dibanding Januari tahun lalu Rp 19,7 triliun.

Di sisi lain, untuk realisasi belanja sebesar Rp 145,8 triliun pada Januari 2021 telah tumbuh 4,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 139,9 triliun.

“Belanja APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan dan terlihat di dalam belanja yaitu semua tumbuh positif dibandingkan Januari tahun lalu,” tegas Sri Mulyani.

Realisasi belanja Rp 145,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp 94,7 triliun atau 4,8 persen dari target sebesar Rp 1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp 48 triliun dan belanja non K/L Rp 46,6 triliun.

Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp 51,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp 795,5 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp 50,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 0,8 triliun.

Utang pemerintah

Sebagai informasi, rasio utang Indonesia mengalami peningkatan sejak pandemi Covid-19 menghantam RI pada Maret 2021.

Kementerian Keuangan mencatat, rasio utang mencapai 38,5 persen dari PDB, lebih tinggi dari rasio utang tahun 2019 sebesar 30,5 persen.

Sri Mulyani bahkan menyebut, rasio utang tersebut naik 8,5 persen. Hal ini wajar lantaran semua negara menggunakan APBN sebagai senjata andalan untuk meminimalisir pemburukan ekonomi.

"Ini terjadi ketika semua negara melakukan countercyclical, terutama menggunakan instrumen APBN yang menyebabkan defisit meningkat dan rasio utang publik meningkat," kata Sri Mulyani.

Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Ani ini menyatakan, kenaikan utang RI yang hanya satu digit masih lebih baik ketimbang negara lainnya.

Sebut saja AS yang utang publiknya mencapai 22,5 persen, Arab Saudi 10,6 persen, Jepang, 28,2 persen, Jerman 13,8 persen, Malaysia 10,3 persen, Prancis 20,6 persen, Italia 27 persen, Filipina 11,9 persen, dan Inggris 22,7 persen.

"Kita lihat Inggris, Italia, dan Perancis, maupun negara G7 kenaikannya utang semuanya di atas 20 persen hanya dalam 1 tahun. Artinya mereka menggunakan fiscal policy sangat kuat," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan utang hingga dobel digit beberapa negara bahkan tak serta-merta membuat negara itu mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Terlihat negara-negara itu kecuali AS masih mencatat pertumbuhan ekonomi negatif yang kian dalam. Di Inggris misalnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tetap negatif -9,9 persen.

Begitu pula di Filipina -9,5 persen, Italia -8,8 persen, Perancis -8,4 persen, dan Thailand -6,2 persen. Sementara AS terkontraksi -3,5 persen.

Adapun negara dengan pertumbuhan positif adalah China 2,3 persen dan Vietnam 2,9 persen.

"Semakin advanced negara itu, seperti di AS, Jepang, Jerman, kenaikannya utang semuanya dobel digit. Kontraksi yang dalam dan public dept yang melonjak tinggi menggambarkan betapa fiscal policy mengalami pukulan dobel," papar Sri Mulyani.

Indonesia sendiri mengalami kontraksi ekonomi -2,1 persen sepanjang tahun 2020.

Sri Mulyani menyatakan, pihaknya akan teliti mengelola utang agar menghasilkan dampak positif bagi perekonomian.

Dia berharap, APBN tahun 2021 ini akan tetap terjaga dengan defisit anggaran sebesar 5,7 persen seiring berlanjutnya upaya penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kita akan melihat terus secara teliti mana yang terus menghasilkan dampak positif, namun tidak berkontribusi (pada) kenaikan public dept secara luar biasa, dengan countercyclical yang dilakukan," pungkas dia.