Pelabuhan Adikarto Mangkrak Belasan Tahun, Padahal Ada Potensi Ini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan manajemen sedimentasi jadi solusi beropersinya Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto. Pendangkalan alur lintasan kapal selama ini menjadi kendala mangkraknya pelabuhan ini.

"Saya konsultasikan dengan para ahli mengenai skema mana yang paling efisien dan hasilnya optimal," ujar Menteri KP, Wahyu Sakti Trenggono, dikutip dari keterangan resmi Sabtu (13/3/2021).

Trenggono sendiri sudah datang ke pelabuhan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia turut membawa sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung dan pejabat eselon I kementeriannya.

Dari hasil kajian, solusi yang bisa diterapkan adalah manajemen sedimentasi berupa rutin mengeruk pasir yang selama ini memenuhi alur lintasan lintasan kapal menuju pelabuhan.

Keuntungan lain dari skema pengerukan ini yakni pasir dapat dimanfaatkan menjadi komoditas bernilai ekonomis.

Menurut Trenggono, perbaikan alur yang mengalami sedimentasi harus segera dilakukan untuk menunjang peningkatan produktivitas perikanan di DIY.

Pemanfaatan sumber daya laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 nantinya juga bisa lebih optimal. Sebagai informasi, WPPNRI 573 meliputi wilayah perairan Samudera Hindia.

Kawasan ini memiliki potensi tangkapan lestari sebanyak 500 ribu ton yang setara dengan Rp10 triliun per tahun. Ikan tuna dan cakalang merupakan komoditas dominan di perairan ini.

"Ini harusnya menjadi pusat ekonomi perikanan yang bagus karena sebelahnya ada bandara internasional. Kalau misal ini kita perbaiki dengan baik dan di belakangnya nanti ada industri perikanan, maka ekonomi di sini akan begerak," tegas Trenggono.

Skema manajemen sedimentasi berupa pengerukan pasir sudah disampaikan Menteri Trenggono kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang turut serta meninjau Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik skema pengerukan yang diusulkan Menteri Trenggono. Pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam dengan target sampai tiga bulan ke depan. Tujuannya agar skema pengerukan benar-benar menjadi solusi sedimentasi yang terjadi.

"Kajian harus komprehensif setelah itu baru dilakukan langkah teknis," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut sudah bertitah untuk menyelesaikan persoalan di kawasan tersebut. Demikian ditegaskan Luhut ketika melakukan kunjungan ke breakwater pantai PP Tanjung Adikarto, Jumat (12/3/2021).

"Penyelesaian masalah di kawasan Pelabuhan Adikarto harus terintegrasi dengan penanganan di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta dan kawasan di sekitarnya,” kata Luhut dalam keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (13/3/2021).

Kunjungan Luhut sendiri merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Menko Marves dengan Gubernur DIY pada Kamis (4/3/2021).

Pada rapat koordinasi yang dikomandoi oleh Luhut itu, Kemenko Marves dan Pemerintah Provinsi DIY pun sudah sepakat untuk mengintegrasikan perencanaan pantai selatan dengan penataan kawasan di sekitar, yakni PP Tanjung Adikarto, kawasan strategis Yogyakarta International Airport (YIA), dan kawasan Pantai Selatan DIY.

DIY sendiri memiliki pantai Samudera Indonesia atau Samudera Hindia sepanjang kurang lebih 110 kilometer dengan potensi sumber daya perikanan yang besar. Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itu, dibuatlah kawasan pantai Pelabuhan Perikanan (PP) Tanjung Adikarto seluas 16,5 hektar di Pantai Glagah yang lokasinya mudah diakses dan daerah pengaruhnya (hinterland) baik.