Kesadaran Masyarakat Indonesia Menyiapkan Dana Darurat Masih Rendah

Expert Panel KIC Mulya Amri menyebutkan hanya sebanyak 37 persen masyarakat yang memiliki dana darurat selama pandemi.

"Selama pandemi ini kami melihat hanya 37 persen masyarakat kita yang menyimpan uangnya untuk dana darurat, sementara sisanya ada sebanyak 62,9 persen yang sama sekali tidak memiliki dana darurat," ujarnya dalam Katadata Indonesia Data and Economic Conference 2021 yang disiarkan secara virtual, Selasa (23/3/2021).

Lebih lanjut dia membeberkan, dari total masyarakat yang memiliki dana darurat, durasi bertahannya keuangan tersebut hanya berangsur sebentar.

Tercatat, ada 54 persen yang mengaku bahwa dana darurat yang mereka miliki hanya bertahan 3 bulan ke depan. Lalu ada sebanyak 23,2 persen yang mengaku bertahan 4-6 bulan.

"Sementara sisanya yaitu 10,7 persen responden yang mengaku dana daruratnya bertahan selama setahun," ucap dia.

Di samping itu melalui survei ini tercatat juga bahwa keuangan masyarakat selama pandemi memburuk. Ada sebanyak 53,3 persen responden yang mengaku bahwa kondisi keuangannya memburuk lantaran disebabkan beberapa faktor.

Sementara itu ada sebanyak 34,2 persen responden yang mengaku kondisi keuangannya biasa saja dan 12,5 persen responden mengaku kondisi keuangannya baik.

Mulya membeberkan, ada berbagai alasan atau penyebab mengapa kondisi keuangan masyarakat memburuk di tengah pandemi.

"Kami melihat bermacam-macam penyebabnya. Seperti karena pendapatan usaha mereka yang menurun, adanya pemotongan gaji, pengeluaran kesehatan yang bertambah hingga terkena PHK," ucapnya.

Mulya Amri menyebutkan dari hasil survei ini, alasan karena pendapatan usaha mereka yang menurun yang menjadi mayoritas mengapa keuangan masyarakat buruk dengan jumlah persentase sebanyak 61,6 persen. Sementara alasan karena terkena PHK hanya 10,4 persen masyarakat yang mengalaminya.

Perlu diketahui adapun survei ini dilakukan secara online pada tanggal 26 Februari-1 Maret 2021. Survei ini melibatkan 2.491 responden yang berasal dari 34 provinsi.