Bantah Selundupkan Baja Dari China, Bos Krakatau Steel: Tuduhan yang Sangat Tidak Logis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk merespons tudingan Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir terkait penyelundupan baja dari China.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim membantah tudingan yang disebut merugikan negara hingga Rp 10 triliun.

Sejak diangkat menjadi orang nomor satu Krakatau Steel pada September 2018, Silmy mengaku tidak pernah menemukan atau melakukan aksi penyelundupan tersebut.

“Selama saya menjabat 2,5 tahun, Krakatau Steel tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan,” ujar Silmy dalam keterangan tertulis, Rabu (24/3/2021).

Justru, lanjut Silmy, Krakatau Steel sangat mengecam keras derasnya impor produk baja asal Negeri Tirai Bambu ke Indonesia.

“Dan terus berupaya agar industri baja Indonesia mendapatkan dukungan dan proteksi dari pemerintah,” kata dia.

Silmy memastikan, berdasarkan data yang Ia miliki, tidak ada produk jadi atau baja asal China yang dicap dengan logo Krakatau Steel.

“Sangat tidak logis tuduhan itu dilayangkan ke Krakatau Steel yang sejak dulu selalu memerangi unfair trade untuk baja impor khususnya dari China,” tuturnya.

Kendati demikian, Silmy memastikan, Krakatau Steel akan menindaklanjuti tuduhan ini dan terus melakukan pengecekan terkait hal tersebut.

“Kami berharap hal ini dapat ditindaklanjuti dan kami akan bersikap kooperatif jika ada penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib dalam menemukan kebenaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir, menuding Krakatau Steel melakukan penyelundupan produk baja dari China.

Ia mengaku, dirinya pernah menemukan produk asal China yang distempel Krakatau Steel, sehingga seolah-olah baja tersebut diproduksi oleh BUMN itu.

"Barang ini dari China, sudah dicap pakai Krakatau Steel," kata Nasir dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI.

Praktik tersebut pun disebut Nasir membuat Krakatau Steel mendapatkan keuntungan dari selisih harga produksi baja China dengan dalam negeri.

Menurut dia, hal tersebut pun membuat negara harus merugi hingga Rp 10 triliun.

"Harga selisih yang dinikmati Krakatau Steel dan pengemplangan pajak. Sekarang kasusnya ada di Polda Metro hampir Rp 10 triliun," kata dia.