Utang Luar Negeri RI Naik Makin Cepat, Buat Apa Saja?

Lonjakan utang luar negeri Indonesia ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh ULN Pemerintah dan ULN swasta.

Secara tahunan, utang luar negeri Pemerintah sendiri tumbuh 4,6 persen(yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2021 sebesar 2,8 persen (yoy).

Sementara itu, utang luar negeri swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4 persen (yoy), juga meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5 persen (yoy).

“Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) sebesar 5,9 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy), antara lain didorong oleh penerbitan global bond korporasi di sektor pertambangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Sedangkan ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,9 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

“Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Februari 2021 sebesar 210,5 miliar dollar AS, didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 78 persen terhadap total ULN swasta,” bebernya.

Utang luar negeri Pemerintah untuk apa saja?

Erwin menegaskan, pertumbuhan utang luar negeri Pemerintah ini seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada kuartal I 2021.

“Dalam memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021, Pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap,” ungkapnya.

“Di samping itu, Pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang,” sambungnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah tetap mengelola ULN Pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah.

Belanja prioritas yang didanai dengan utang tersebut antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 17,7 persen dari total ULN Pemerintah.

Selanjutnya, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga didanai pakai utang dengan porsi 17,2 persen dari total ULN Pemerintag. Kemudian sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,7 persen).

Posisi ULN Pemerintah pada Februari 2021 mencapai 209,2 miliar dollar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,8 miliar dollar AS.

“Posisi ULN Pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah,” tegas Erwin.

Dia menjelaskan pula, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“ULN Indonesia pada Februari 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,6 persen,” imbuhnya.