Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Pemilik PO Sumber Alam, Anthony Steven Hambali mengatakan, kebijakan larangan mudik itu seharusnya dibarengi pemberian insentif bagi industri PO bus untuk bisa bertahan.

Sebab para pengusaha PO bus telah kehilangan momentum untuk mendapat pemasukan di periode itu, padahal ada banyak beban operasional yang tetap harus dibayarkan.

Seperti halnya tagihan kredit perbankan, leasing, biaya listrik, kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

"Kita inginnya kalau di larang (mudik), artinya kan tagihan dan kewajiban itu semua harusnya ditangguhkan atau ditanggung pemerintah," ujar Anthony kepada Kompas.com, Selasa (20/4/2021).

Menurut Anthony, pihaknya sudah mencoba berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar ada keringanan kredit. Namun, hasilnya tak seperti yang diharapkan.

Regulator menilai perbankan juga dalam kondisi yang berat di tengah masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, persoalan relaksasi kredit bagi industri ini dikembalikan lagi kepada pihak bank.

Padahal, kata Anthony, kondisi yang dialami industri PO bus lebih memprihatinkan. Saat ini, perusahaan tak lagi bicara keuntungan melainkan berupaya untuk tetap bertahan di tengah tekanan pandemi.

Hal ini berbeda dengan kondisi perbankan yang meski terdampak pandemi, namun tetap mampu membukukan laba dalam kinerja keuangannya.

"Beban bank memang besar, tapi bisa di lihat datanya di 2020 itu enggak ada perbankan yang rugi, memang labanya turun. Tapi kalau kami ini sudah hidup mati, sudah enggak ngomong laba lagi, jadi ini levelnya enggak sama," jelas dia.

Hal inilah yang diharapkan Anthony bisa diatur oleh pemerintah sebagai regulator agar meringankan beban PO bus di masa pandemi. Terlebih pada 2020 maupun 2021 pemerintah memutuskan untuk melarang mudik.

"Harusnya karena mereka yang meregulasi, bisa melihat dari sisi perusahaannya, misal ini berizin lengkap, asetnya kendaraannya dijadikan jaminan di leasing, maka karena Lebaran ini ditiadakan mudik, maka bisa kasih relaksasi 6 bulan enggak usah bayar cicilan, karena memang itu pemerintah yang suruh," ungkapnya.

Anthony pun menekankan, dirinya berharap ada insentif dari pemerintah untuk membantu PO bus bisa bertahan melewati masa sulit pandemi.

Menurutnya, banyak PO bus yang sudah tutup karena tak mampu bertahan. Bahkan Anthony mengaku telah menjual 50 bus di tahun lalu agar perusahaan bisa tetap beroperasi.

"Ini dampaknya besar sekali (larangan mudik terhadap industri PO bus), sebenarnya semua protes, tapi mau gimana lagi, kita harus ikuti aturan pemerintah. Cuma yang gemas itu, kita enggak diajak duduk bareng cari solusi," kata Anthony.