Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemerintah Akan Bebaskan Denda Administrasi bila Kalah Sengketa Pajak

Agenda reformasi perpajakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Panja RUU KUP Komixi XI DPR RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membatalkan sanksi 100 persen apabila putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak dimenangkan oleh wajib pajak.

Sebaliknya, pemerintah akan menagih sanksi 100 persen wajib pajak, apabila putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan pemerintah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut yakni dalam rangka keadilan dan kesetaraan dalam ketentuan perundang-undangan pajak. Sehingga, otoritas menilai perlu dilakukan penguatan administrasi perpajakan.

Saat ini sebut Neilmaldrin, belum ada pengaturan secara tertulis untuk pengenaan sanksi atas diterbitkannya putusan peninjauan kembali. Sehingga, terhadap wajib pajak tidak dapat dikenai sanksi, dan atas Surat Tagihan Pajak (STP) yang sudah diterbitkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Oleh karena itu, perlu diusulkan pengaturan secara tegas dalam RUU KUP bahwa WP dapat dikenai sanksi administrasi apabila putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Jumat (2/7/2021).

Selain itu lanjut dia, dengan adanya peninjauan kembali (PK), juga tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak.

“Melalui pengaturan tersebut, diharapkan kesetaraan dan keadilan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan akan terwujud sehingga nantinya mampu mendorong iklim investasi,” kata Neilmaldrin.

Neilmaldrin menyampaikan, sejalan dengan diajukannya klausul RUU KUP ada lima strategi DJP untuk menekan angka persentase kekalahan pada sengketa pajak di masa mendatang.

Pertama, melakukan evaluasi atas putusan pengadilan sebagai bahan untuk perbaikan regulasi yang berpotensi menimbulkan sengketa berulang, serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulu permasalahan.

Kedua, membangun knowledge management sengketa pajak. Ketiga, memperbaiki proses bisnis penanganan sengketa pajak. Keempat, mengintegrasikan sistem penanganan sengketa pajak. Kelima, ke depan akan dilakukan fungsionalisasi penelaah keberatan.


Sebagai informasi, berdasarkan statistik pengadilan pajak untuk jumlah berkas sengketa masuk sepanjang 2020 mencapai 16.634 berkas. Jumlah itu naik 10,5 persen dibandingkan jumlah berkas sengketa pada 2019 yang sebanyak 15.048 berkas.

Gugatan atau banding yang ditujukan kepada dirjen pajak masih mendominasi berkas sengketa yang disampaikan kepada pengadilan. Pada tahun lalu, dirjen pajak sebagai terbanding atau tergugat dalam 14.660 berkas sengketa.

Adapun penyelesaian sengketa dengan hasil putusan mengabulkan seluruhnya tercatat mengambil porsi paling besar. Pada 2020, putusan mengabulkan seluruhnya tercatat sebanyak 4.598 atau 45,4% dari total hasil putusan.

Kemudian, penyelesaian sengketa dengan hasil putusan menolak tercatat mengambil porsi 24,8 persen, mengabulkan sebagian 22,5 persen, tidak dapat diterima 5,7 persen, pencabutan 1,4 persen, membatalkan 0,2 persen, dan menambah pajak yang harus dibayar 0,1 persen. (Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul Pemerintah berencana membebaskan denda administrasi bila kalah sengketa pajak

https://money.kompas.com/read/2021/07/04/101400526/pemerintah-akan-bebaskan-denda-administrasi-bila-kalah-sengketa-pajak

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

BCA Targetkan Bank Digitalnya Mulai Untung pada 2023

Whats New
Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Hadapi Krisis Pangan Global, Mentan SYL Minta Penggunaan Alsintan Diperluas

Whats New
Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Ramai Video Kecelakaan Kereta dengan Truk Pengangkut Mobil, Ini Kata KAI

Whats New
Kisruh Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Kisruh Meikarta, Gelontor Iklan Rp 1,5 Triliun hingga Gugat Pembeli

Whats New
Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Gandeng Toko Krisna hingga Kadin, Pemerintah Perkuat Pemasaran UMKM Oleh-oleh

Whats New
Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Sejarah Sodetan Ciliwung yang Dibilang Jokowi Mangkrak 6 Tahun

Whats New
Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Keluhan Penumpang soal Beda Tinggi dan Celah Peron dengan Pintu KRL dan Janji KAI Tambah Fasilitas

Whats New
Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Cara Cek Ongkir J&T, JNE, TIKI, SiCepat, dan Pos Indonesia

Work Smart
LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

LPS Sebut Likuiditas Perbankan Sehat, Kredit dan DPK Tumbuh

Whats New
Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Kadin Dukung Target Pencapaian Investasi RI Rp 1.400 Triliun pada 2023

Whats New
PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

PHK Melalui Surel Dinilai Tak Hormati Pekerja, Ini yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan

Whats New
Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Kata Luhut, Aturan Subsidi Kendaraan Listrik Bakal Terbit Februari

Whats New
Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Elon Musk Sebut Produsen Mobil Listrik di China Bakal Jadi Pesaing Ketat Tesla

Whats New
Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Penguatan Berlanjut, IHSG Kembali Masuki Zona 6.900

Whats New
Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Pangeran MBS Komplain ke Luhut gara-gara Gagal Negosiasi Kilang, Investasi Arab Saudi ke RI Tertunda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+