Pemerintah Buka Opsi Impor Untuk Penuhi Kebutuhan Oksigen Dalam Negeri

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Jubir Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, keputusan tersebut akan diambil dengan mempertimbangkan ketersediaan oksigen dalam negeri yang saat ini kian terbatas.

"Kita menyadari ketersediaan oksigen terbatas, maka dari itu pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal dengan berbagai cara, baik di industri lokal maupun menyiapkan opsi impor," jelas Jodi ketika memberikan pernyataan pers harian PPKM darurat, Minggu (4/7/2021).

"Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum utama," jelas dia.

Seperti diketahui, seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir, ketersediaan oksigen di pasaran kian menipis.

Bahkan, beberapa rumah sakit pun mengalami keterlambatan pasokan oksigen yang berakibat fatal bagi pasien Covid-19.

Jodi pun menjelaskan, terkait obat-obatan dan alat kesehatan yang kian dibutuhkan di masa PPKM, saat ini pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan nasional.

Hal tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan kapasitas produksi industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

"Koordinator PPKM meminta Kejakgung dan BPKP agar mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alkes pada masa PPKM. Ini masa fenting, bukan saatnya mengambil kesempatan pribadi, sekali lagi hukuman pasti menanti," ujar Jodi.

Ia juga meminta agar masyarakat umum tidak menimbun oksigen di tengah situasi krisis saat ini.

"Bagi masyarakat umum yang tidak menghadapi situasi krisis merawat pasien Covid-19 jangan menimbun oksigen, kita priotitaskan untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita saat ini. Distributor dan pelaku penimbun oksigen dan obat-obatan penting untuk perawatan Covid-19 adalah musuh masyarakat dan akan ada ganjarannya," kata dia.