Kemenkeu Pastikan Pembangunan IKN Lanjut, termasuk Persiapan Pembiayaan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengungkapkan, saat ini diskusi antar kementerian/lembaga (K/L) terus berlanjut untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan atas pembangunan IKN tersebut.

"Jadi yang IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi antar kementerian, yang lead untuk penyiapan peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," kata Rio dalam konferensi pers, Jumat (20/8/2021).

Rio menuturkan, salah satu diskusi yang terus berlanjut adalah pembiayaan untuk ibu kota tersebut. Diskusi tengah dipertajam untuk difinalisasi lebih lanjut.

"Adapun beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai, satu soal pembiayaan kemudian juga soal penataannya. Tapi progresnya berjalan dan leadnya adalah Bappenas," ucap Rio.

Sebetulnya beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) sudah disiapkan pada tahun 2021.

Bendahara negara itu menyebut, anggaran tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Di luar kementerian (non K/L), pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran belanja project development fund (PDF).

Secara total, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 1,7 Triliun di tahun 2021. Setidaknya ada empat kementerian yang memegang kendali atas anggaran pembangunan IKN.

Kementerian tersebut, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR.

"Di (K/L) itu sebesar Rp 800 miliar dan belanja project development fund-nya itu Rp 900 miliar yang sifatnya non K/L," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021).