Sri Mulyani: Vaksinasi Mandiri Tahun Depan Sasar 27 Juta Orang

Berdasarkan bahan paparannya, ada 27 juta orang akan mengakses vaksinasi mandiri tahun depan. Namun dia memastikan, pemerintah tetap menggratiskan stok vaksin untuk 70 persen atau sekitar 189 juta orang agar mencapai kekebalan komunal (herd immunity).

"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan untuk tahun depan, namun pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI membahas RAPBN 2022, Rabu (25/8/2021).

Bahkan untuk masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Sri Mulyani menyatakan stok vaksin gratis bakal disisihkan.

"Vaksinasi tetap kita akan melakukan pengadaan dan pemberian vaksin gratis, tapi kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target yaitu 70 persen penduduk. Dan dalam hal ini kelompok penduduk yaitu penerima PBI harus diamankan vaksinasinya," ucap dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, program vaksinasi gratis kepada 70 persen penduduk sudah dianggarkan dan termasuk dalam rencana belanja negara di bidang kesehatan Rp 77,05 triliun pada tahun 2022.

Anggaran pengadaan vaksin untuk 189 juta orang tahun depan mencapai Rp 38,44 triliun, sementara 27 juta orang lainnya ditargetkan mengakses vaksinasi mandiri.

Pemerintah juga masih menyediakan anggaran untuk dukungan vaksinasi pusat Rp 3 triliun dan antisipasi jika terjadi varian baru Covid-19 yang muncul setelah Delta Rp 6,5 triliun.

"Belanja terutama untuk tetap membiayai Covid-19, yaitu testing tracing treatment dan perawatan pasien masih dominan hampir Rp 20 triliun sendiri. Kalau pasien makin menurun angka ini enggak terealisasi, kita harap begitu. Obat-obatan Covid-19 dan insentif nakes masih kita pertahankan tahun depan," pungkas Sri Mulyani.

Sebelumnya, wacana vaksinasi mandiri dikemukakan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI, Selasa (24/8/2021). Bendahara Negara ini menyebut, vaksinasi mandiri ini ditujukan untuk masyarakat mampu.

Guna melancarkan program tersebut, pemerintah akan menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin dengan menjalin kerja sama secara bilateral maupun multilateral.

Adapun dalam RAPBN 2022, anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan minimal 5 persen dari APBN.

Dari anggaran tersebut, alokasi penanganan pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun melalui strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan.

Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan testing, tracing, and treatment, klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.