Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Asosiasi UMKM Tolak 4 Ketentuan dalam RUU KUP

Adapun tujuh asosiasi UMKM yang menyatakan keberatan tersebut terdiri dari Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Usaha Mikro Kecil (UMK), Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), UMKIndonesia, Assosiation of the Indonesia Tourism and Travel Agencies (Asita), dan Komunitas UMKM Naik Kelas.

Usulan ketujuh asosiasi/komunitas tersebut antara lain, pertama dalam RUU KUP pemerintah berencana untuk menerapkan pajak penghasilan (PPh) minimum sebesar 1 persen dari peredaran bruto. Mereka mengusulkan ketentuan ini tidak diberlakukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menurutnya, sebaiknya pemerintah tetap berpedoman pada substansi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dengan perubahan tidak diberlakukan batas waktu bagi usaha mikro dan kecil misalnya 3 tahun sampai 7 tahun.

“Artinya selama statusnya masih usaha mikro dan kecil makan substansi yang terdapat pada PP 23/2018 tetap berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu,” kata Ketuan Jusindo Sutrisno Iwantoni saat Konferensi Pers, Selasa (31/8/2021).

Kedua, para UMKM meminta bahwa UMK tetap dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari penjualan/omset bruto tahunan atau dengan alternatif pilihan dikenai PPh sesuai Pasal 31 E Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dus, Sutrisno dan asosiasi/komunitas lainnya sangat keberatan apabila Pasal 31 E UU PPH akan dihapuskan dalam RUU KUP yang saat ini sedang dibahas pemerintah bersama parlemen.

Ketiga, bahwa pemerintah harus mempertegas usaha mikro dan kecil yang dimaksudkan dalam RUU KUP adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu erupa perorangan maupun badan usaha antara lain CV, Firma, Usaha Dagang, Perseroan Terbatas dan sejenisnya.

Sutrisno mengatakan mereka tetap meminta bahwa selama mereka berstatus usaha mikro dan kecil mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku, tidak dibatasi oleh waktu seperti saat ini yang hanya diberikan kelonggaran selama antara 3 tahun sampai 7 tahun.

“Sebab, Pada kenyataannya pembuatan laporan pajak itu harus terlebih dahulu dilakukan dengan membuat laporan keuangan harian. Usaha mikro dan kecil tidak mampu membayar gaji bagi tenaga yang memiliki skill di bidang keuangan,” ujar dia.


Keempat, Sutrisno bilang ketujuh asosiasi tidak setuju jika penyidik pajak diberi kewenangan penangkapan sebagaimana dalam RUU KUP. Hal ini sangat kontra produktif terhadap upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha.

Menurutnya, semangat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, tetapi malah terancam oleh ketentuan pidana sehingga hal ini menjadikan UKM terdemotivasi.

“Kita justru memerlukan iklim usaha yang sehat yaitu menciptakan kenyamanan berusaha bukan dengan menciptakan ketakutan,” kata dia.

Di sisi lain, tujuh asosiasi/komunitas tersebut mengusulkan ambang batas penjualan omset bruto tahunan dinaikkan dari Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 15 miliar. Tujuannya selaras dengan kriteria UU Cipta Kerja yang saat awal disusun memberikan iming-iming pemerintah mendorong UMKM.

Ia menjelaskan, usulan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa angka Rp 4,8 miliar udah berlangsung hampir 10 tahun. Sehingga diperlukan penyesuaian akibat inflasi dan perkembangan ekonom.

“Di samping itu kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021,” kata dia.

Ketua Hipmikindo Syahnan Phalipi menambahkan, selain adanya usulan tersebut, Kementerian Keuangan dan DPR juga perlu memperhatikan bahwa lebih dari 50% UMKM mengalami masalah restructuring bertumpuk, sejalan dengan berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berjalan hampir 2 bulan.

“Kalau mereka bertambah jumlahnya kondisi mereka lagi sulit untuk recovery kemudian kita terus melakukan perubahan UU yang memberatkan dan tidak memberikan iklim yang baik ke pengusaha bangkit cepat,” kata Syahnan dalam acara tersebut. (Yusuf Imam Santoso | Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: 7 Asosiasi UMKM tolak empat rencana kebijakan dalam RUU KUP

https://money.kompas.com/read/2021/08/31/193633326/asosiasi-umkm-tolak-4-ketentuan-dalam-ruu-kup

Terkini Lainnya

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Spend Smart
Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Spend Smart
Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Spend Smart
Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Spend Smart
3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

Whats New
3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

Whats New
Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Whats New
Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Whats New
Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Spend Smart
Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Whats New
Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Whats New
H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke