Kemenhub Gelar Lokakarya untuk Bahas Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Dalam lokakarya tersebut dibahas mengenai kemungkinan dinamika yang terjadi serta dampaknya terhadap kebijakan Kemenhub sebagai dampak pandemi Covid-19.

“Kita perlu menyesuaikan dengan kondisi terkini, di mana kita dituntut untuk mengubah pola pikir 'Out of the box thinking is not enough. What we need is no box thinking', hilangkan sekat, gunakan cara-cara baru dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasaran transportasi, pendanaan inklusif, kolaborasi Bersama,” tulis Kemenhub dalam lokakarya, Selasa (30/11/2021).

Mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024, kebutuhan pendanaan periode tersebut diperkirakan sebesar sekitar Rp 711 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur transportasi nasional.

Seiring dengan besarnya pendanaan yang dibutuhkan serta luasnya cakupan yang harus dijangkau, diperlukan kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan berbagai pihak.

Pihak-pihak yang diharapkan bisa berkolaborasi meliputi BUMN, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta seluruh lapisan masyarakat.

Tol Laut

Salah satu program yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang telah terbukti memberi manfaat bagi pemerataan ekonomi nasional adalah Tol Laut.

Akademisi Magister Kebijakan Publik Univeritas Indonesia Ardi Adji yang menjadi pembicara dalam lokakarya mengungkapkan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional terus mengalami kenaikan seiring dengan beroperasinya Tol Laut.

Pada 2005, kontribusi Jawa ke perekonomian nasional mencapai 61 persen dan Luar Jawa 39 persen. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, kontribusi ekonomi dari daerah Luar Jawa naik menjadi 49 persen dan Jawa menjadi 51 persen.

“Ini menunjukkan bahwa Tol Laut bisa meningkatkan konektivitas dan mengintegrasikan titik-titik pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ke depan, program pemerintah untuk mendukung konektivitas harus terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Tak hanya oleh Kementerian Perhubungan, namun juga pemangku kebijakan lainnya.

Karenanya, pemutakhiran rencana strategis terkait pengembangan infrastruktur nasional perlu dilakukan setelah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.