Sri Mulyani Ingatkan soal Dampak Besar Korupsi

Bendahara Negara ini lantas menyebut, korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak dan perilaku yang sangat berbahaya. Cita-cita negara menjadi negara makmur akan terhambat bahkan tidak pernah terwujud akibat perilaku ini.

"Akan terjadi inequality (ketimpangan) dan poverty (kemiskinan) yang terus menerus. Menciptakan kesenjangan yang luar biasa, menciptakan kerusakan dalam kehidupan sosial ekonomi," kata Sri Mulyani dalam acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu (8/12/2021).

Dia menuturkan, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi tidak bisa maju meskipun punya sumber daya alam yang melimpah. Selalu ada kesulitan akses di semua bidang, baik pendidikan, kesehatan, hingga akses air bersih.

Indeks persepsi korupsi di Indonesia sendiri sudah membaik, meski sempat mengalami penurunan lagi pada tahun 2020. Indonesia kata Sri Mulyani, masih memiliki pekerjaan rumah untuk bertransformasi menjadi negara yang tak ramah terhadap korupsi.

"Kita bisa dengan mudah mendapatkan bukti, bagaimana negara yang tidak bisa mengatasi korupsi meski mereka memiliki natural resources, banyak masyarakatnya yang kelaparan, yang tidak bisa mendapat pendidikan, bahkan untuk dapat air bersih pun tidak diperoleh," ujar Sri Mulyani.

Untuk mencegah korupsi, wanita yang akrab disapa Ani ini menjabarkan tiga kunci penting, yakni akuntabilitas, kompetensi, dan etika minus korupsi. Ketiga cara ini dinilai akan melahirkan integritas.

Artinya jika suatu lembaga negara menyatakan menjaga integritas, maka perlu menumbuhkan budaya akuntabilitas, kompetensi, dan etika.

Akuntabilitas bukan hanya catatan di kertas, seperti membuat laporan keuangan dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun diterapkan dalam kehidupan dan sikap sehari-hari.

"Accountability ada pada sikap setiap hari. Kalau Anda membuat keputusan, Anda tahu nanti Anda harus accountable pada keputusan tersebut. Anda harus tahu waktu Anda menggunakan resources, Anda harus tahu bahwa resource ini adalah berasal dari uang negara," ucapnya.

Kompetensi juga memiliki andil penting dalam mencegah perilaku korupsi. Menurut Ani, semua pihak harus memiliki kompetensi agar setiap transformasi mencapai tujuan yang diinginkan.

"Mungkin kita tidak korup, tapi gagal mencapai tujuan (jika kita tidak memiliki kompetensi). Ini adalah elemen rasa bahwa kita mengemban amanah publik. Sebelum mengambil keputusan, kita juga meneliti dan kemudian menguji apakah ini pantas atau tidak pantas," kata Sri Mulyani.