Pemerintah Sebut Pelaksanaan FCBD Diapresiasi Delegasi G20

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Kementerian Keuangan Wempi Saputra menyebut pelaksanaan FCBD diapresiasi oleh para delegasi Group of Twenty (G20).

"G20 merupakan forum kerja sama internasional di mana agenda-agenda reformasi tata ekonomi global dibahas," kata Wempi yang juga Deputi Keuangan G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12/2021).

"Dengan menjadi Presidensi G20, Indonesia memimpin pembahasan agenda-agenda reformasi ekonomi dan keuangan global untuk menciptakan tata kelola dan lingkungan operasional ekonomi dan keuangan dunia yang lebih baik serta mendukung proses pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung," sambung dia.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menuturkan kualitas persiapan Presidensi G20 Indonesia diapresiasi oleh seluruh peserta dari sisi penyiapan susbtansi, maupun penyelenggaraan acara yang berlangsung secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Kami mengapresiasi seluruh peserta Finance Track atas kolaborasi antarinstansi yang kuat, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dan juga rekan-rekan media," ujarnya.

Lebih lanjut Dody menyampaikan, terdapat enam agenda yang dibawa Presidensi G20 Indonesia, antara lain prospek ekonomi global dan risiko, normalisasi kebijakan terkait pandemi, dan dampak jangka panjang pandemi.

Pada pembahasan normalisasi kebijakan terkait pandemi, mayoritas anggota menyampaikan pentingnya koordinasi distribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin, perlunya komunikasi dan pentahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan.

Selain itu, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dinilai dapat mendukung upaya mengatasi dampak jangka panjang pandemi. Pada sesi kedua, pembahasan yang dilakukan mencakup jaring pengaman keuangan internasional, isu-isu utang negara miskin, dan mata uang digital Bank Sentral.

Pembahasan fokus pada peran G20 menjaga stabilitas keuangan global di tengah meningkatnya ketidakpastian.

Pada sesi 3, dilakukan pembahasan terkait bagaimana memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan pada agenda regulasi sektor keuangan mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi di sektor keuangan agar dapat mendukung pemulihan dan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selain itu, dibahas juga upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi di sektor keuangan dengan melanjutkan reformasi sektor keuangan guna memperkuat ketahanan sektor keuangan dan mendorong intermediasi.

Agenda lain yang juga diangkat meliputi upaya memperkuat ketahanan lembaga keuangan nonbank (NBFI), terutama yang terkait dengan upaya memitigasi risiko, identifikasi risiko keuangan digital, upaya mendorong peran sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta upaya memperluas inklusi keuangan.

Pada sesi 4 dibahas mengenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan di mana para deputi menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau.

Sementara itu pada sesi 5, didiskusikan isu mengenai infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan.