Menhub Instruksikan Penyediaan Fasilitas Vaksinasi dan Antigen di Terminal hingga Bandara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkoordinasikan penyiapan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di simpul-simpul transportasi dalam rangka memperketat protokol kesehatan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tengah membahas penyediaan fasilitas tersebut di Terminal Bus, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut, Bandara, dan Stasiun Kereta Api dengan para operator transportasi, TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan pihak terkait lainnya.

"Bagi penumpang yang belum melakukan vaksinasi dosis lengkap dan belum melakukan tes antigen, Kami telah berkoordinasi dengan operator transportasi dan TNI/Polri, untuk menyediakan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di simpul-simpul transportasi," terang Budi Karya dalam keterangannya, Minggu (12/12/2021).

Budi Karya menegaskan, Kemenhub menyediakan fasilitas vaksinasi secara gratis di terminal, pelabuhan, dan bandara. 

Sementara untuk tes antigen, ia menjamin operator transportasi akan menyediakan layanan tersebut dengan harga terjangkau bagi masyarakat. 

Untuk vaksinasi akan diberikan secara gratis dan penumpang juga wajib memperlihatkan tes negatif antigen yang masih berlaku. Untuk penyediaan tes antigen akan disiapkan di Pelabuhan, Bandara, dan Stasiun KA dengan harga yang terjangkau.

Ia juga menekankan, bahwa pemerintah akan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat di berbagai simpul transportasi tersebut selama masa Nataru. 

"Sehubungan dengan adanya kebijakan pengetatan protokol kesehatan kepada para pelaku perjalanan transportasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022, Kementerian Perhubungan meminta kepada seluruh operator transportasi untuk melakukan pengawasan dan memastikan para penumpang yang berpergian telah divaksin dosis lengkap dan telah melakukan tes antigen 1x24 jam dengan hasil negatif," ujar dia. 

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi mengatakan, kebijakan perjalanan di masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bukanlah berbentuk penyekatan, melainkan pengetatan protokol kesehatan (prokes).

Ia menjelaskan, kebijakan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat akan dilakukan guna mengantisipasi meningkatnya kasus Covid-19 pasca libur Nataru.

“Kebijakannya adalah pengetatan protokol kesehatan (prokes) bukan penyekatan. Karena masih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi,” ujar Budi Karya.

Kebijakan pengetatan mobilitas di masa libur Nataru akan diterapkan di semua moda transportasi baik di darat, laut, udara, dan kereta api.

Budi Karya pun meminta kepada seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menerapkan kebijakan pengetatan mobilitas yang akan diberlakukan pada masa libur Nataru nanti.

Ia menekankan, seluruh pihak harus mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan baik agar masyarakat bisa memahaminya, terlebih kebijakan ini untuk mencegah penyebaran virus corona di masa liburan.

“Jangan terjebak dalam ego sektoral. Kita harus komunikasikan ini dengan baik agar masyarakat paham dan dapat menerima kebijakan ini,” kata dia.

Meski demikian, Budi Karya tak merinci aturan protokol kesehatan seperti apa yang akan diterapkan di masa Nataru.

Ia bilang, penyusunan aturan ini melibatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, akademisi, sosiolog, hingga pengamat transportasi.

"Kami akan merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 dan Inmendagri, yaitu terkait pengecekan hasil vaksin, tes RT-PCR/Antigen, penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dan ketentuan lainnya,” jelas dia.

Budi Karya mengungkapkan, sektor transportasi darat menjadi yang paling krusial, karena selain harus melakukan manajemen pengaturan angkutan umum, tetapi juga harus melakukan pengaturan terhadap kendaraan pribadi, baik mobil maupun motor.

Maka sejumlah upaya lainnya disiapkan Kemenhub untuk pengendalian transportasi di masa libur Nataru, di antaranya yaitu melakukan ramp check terhadap kelaikan armada transportasi dan pengecekan kesehatan para awak transportasi.

Selain itu, dengan membentuk Posko Bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif, serta menyampaikan imbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Selain itu, untuk mencegah masuknya varian baru Omicron, Kemenhub telah melakukan pengendalian terhadap di pintu masuk kedatangan penumpang internasional," pungkas Budi Karya.