Perkuat Ketahanan Pangan, ASEAN Dinilai Butuh Kontribusi Swasta yang Lebih Besar

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi mengatakan, hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat rantai pasokan pangan dan pertanian serta posisi kawasan dalam rantai nilai global.

“Kawasan ini membutuhkan lebih banyak investasi, termasuk foreign direct investment pada sektor pangan untuk memastikan akses dan keterjangkauan masyarakatnya terhadap pangan. Ketahanan pangan di ASEAN masih rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan. Hal itu memengaruhi keterjangkauan pangan masyarakatnya,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi dalam siaran resminya, Senin (17/1/2022).

Azizah menuturkan, realisasi FDI di bidang pertanian di ASEAN hingga 2020 kurang dari 10 persen dari total FDI di kawasan tersebut. FDI di sektor pertanian ASEAN telah menurun sejak tahun 2015 dan rata-rata realisasi FDI tahunan pertanian ke ASEAN pada tahun 2016 hingga 2019 lebih rendah 26,89 persen dibanding tahun 2015.

Azizah juga mengatakan, kerentanan k etahanan pangan di ASEAN antara lain terlihat dari masalah kekurangan gizi yang sudah berlangsung lama.

Menueut dia, prevalensi stunting dan wasting pada balita di ASEAN pada tahun 2020 masing-masing sebesar 27,40 persen dan 8,2 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata global berdasarkan laporan dari Global Nutrition Report.

“Upaya mewujudkan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui investasi, yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Namun hal ini membutuhkan kerangka peraturan yang lebih spesifik,” terangnya.

ASEAN sudah memiliki ASEAN Integrated Framework for Food Security and Strategic Plan (AIFS-SPA FS) yang merupakan pedoman dan rekomendasi bersifat sukarela bagi anggota untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang, perbaikan nutrisi dan peningkatan mata pencaharian petani.

Ia mengatakan pedoman yang bersifat sukarela tersebut pada akhirnya membuat implementasinya berbeda antar negara-negara ASEAN.

Selain itu, ASEAN juga dinilai perlu mengurangi dominasi BUMN dan lembaga sejenis di sektor pangan seperti Bulog di Indonesia, Vinafood I dan II di Vietnam, NFA di Filipina dan Bernas di Malaysia juga dapat menghambat masuknya FDI dan memunculkan keengganan swasta untuk terlibat dalam pembangunan sektor pangan.

“Kesenjangan tata kelola dan kebijakan seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi dan kondusivitas lingkungan untuk partisipasi swasta di sektor pangan dan pertanian tetap menjadi tantangan bagi implementasi FDI di beberapa negara anggota, terutama pada yang sedang mengalami transisi ekonomi seperti Kamboja,” jelas Azizah.

Azizah menambahkan, berdasarkan penelitian CIPS berjudul Promoting Constructive Agriculture and Food Investment in ASEAN merekomendasikan, AIFS-SPA FS mendorong keterlibatan swasta dalam pengembangan rantai pasok pangan dan pertanian, mempersiapkan peta jalan untuk rantai pertanian regional dan nilai pangan yang berorientasi pada permintaan, serta mendukung pengembangan rantai pertanian regional pertanian dan pangan melalui kemitraan yang lebih erat.

ASEAN juga dinilai perlu menyepakati kriteria investasi bersama atau menunjukkan keterbukaan yang sama terhadap FDI di kawasannya dan implementasi AIFS-SPA FS.

Tanpa harmonisasi kerangka penyaringan FDI di ASEAN dan harmonisasi komitmen terhadap keterbukaan FDI FDI, pendekatan terpadu dibutuhkan untuk mencapai ketahanan pangan regional.

Selain itu, Azizah menilai pemahaman bersama tentang tantangan domestik masing-masing dan upaya mendorong perubahan kebijakan ketahanan pangan domestik yang tepat, harus dipupuk melalui koordinasi dan kerja sama yang lebih erat antara para pemimpin ASEAN, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.