Sri Mulyani Yakin, Defisit Fiskal Tahun Ini Cuma 4 Persen

Bendahara negara ini yakin, pemerintah mampu menavigasi kebijakan fiskal dengan cara terukur dan hati-hati sehingga defisit bisa ditekan di kisaran 4 persen.

Rendahnya proyeksi tahun 2022 ini melanjutkan rendahnya defisit di tahun 2021.

"Kami optimistis (defisit) tahun 2022 akan jauh lebih rendah dari yang sudah tergambar di grafik ini (dan di dalam UU APBN) yaitu 4,85 persen. Kami berharap defisit akan semakin dekat menjadi 4 persen terhadap PDB pada akhir tahun 2022," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2022 di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Adapun rendahnya proyeksi defisit didorong oleh pendapatan negara yang diperkirakan akan meningkat disumbang dari implementasi Undang Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

UU tersebut mengakomodir reformasi sistem perpajakan, mulai dari kenaikan tarif PPN, kenaikan pajak orang kaya, implementasi program pengungkapan sukarela (tax amnesty jilid II), dan hadirnya mekanisme pajak karbon.

Adapun ketika APBN 2022 disetujui pada bulan September-Oktober 2021, UU HPP belum masuk perhitungan. Di sisi lain, penarikan utang RI juga lebih baik ketimbang negara lain.

"Dibandingkan dengan negara berkembang manapun, mereka belum pulih seperti sebelum pandemi, tetapi defisit fiskal mereka jauh lebih dalam dari Indonesia. Saya pikir apa yang dilakukan Indonesia relatif lebih baik dalam menggunakan instrumen fiskalnya untuk mengurangi dampak dari pandemi," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyatakan, defisit fiskal di tahun 2022 yang mampu ditekan sejalan dengan arah konsolidasi fiskal sebesar 3 persen di tahun 2023 mendatang.

Turunnya defisit lantas membuat proyeksi penarikan utang sepanjang 2022 pun bisa lebih rendah. Apalagi Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah sepakat berbagi beban (burden sharing) hingga tahun 2022 yang berdampak pada penurunan biaya bunga utang yang dibayar pemerintah.

Febrio menilai, kesepakatan lantas membuat rasio kenaikan utang cukup statis (flat), setelah meningkat dari 29 persen menjadi 39-41 persen sepanjang tahun 2020-2021.

"Jadi jangan khawatir, tahun 2022 utangnya juga akan terkendali. Kita tahu kenaikan utang untuk 2020 jelas countercyclical, tapi kemudian 2022 mulai flat, hampir tidak naik lagi. Di situ akan kita lihat peluang untuk lakukan konsolidasi fiskalnya dengan lebih kredibel," tandas Febrio beberapa waktu lalu.