Ini Langkah Kemenaker Tekan Angka Pengangguran Nasional Tahun Ini

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, target yang dicanangkan pembangunan nasional 2022 tersebut diyakini dapat dicapai apabila terjadi perbaikan dari sisi supply maupun demand pasar tenaga kerja Indonesia.

Dari sisi supply, pihaknya harus mempersiapkan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui masifikasi pelatihan kerja, pemagangan, maupun peningkatan produktivitas.

Sedangkan dari sisi demand, perlu meningkatkan kondusitas iklim hubungan industrial, yang dapat ditempuh dengan berbagai cara.

Misalnya menerapkan upah yang adil bagi pekerja dan pengusaha, jaminan sosial yang tepat fungsi, penguatan dialog sosial bipartit, dan penegakkan pengawasan ketenagakerjaan.

"Untuk mempercepat penurunan tingkat pengangguran, kita juga harus terus mendorong program-program perluasan kesempatan kerja (seperti wirusaha mandiri), program penempatan tenaga kerja dan program layanan informasi pasar kerja," ujar Ida saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi tahun 2022 di Jakarta, melalui keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).

Lebih lanjut kata Ida, dalam rangka mengakselerasi dan mengintegrasikan seluruh upaya penurunan tingkat pengangguran dan implementasi 9 lompatan Kemenaker, tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah pusat.

Selain penurunan tingkat pengangguran, target pembangunan nasional 2022 lainnya adalah pertumbuhan ekonomi ditargetkan naik antara 5,2- 5,8 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 8,5- 9 persen, dan ketimpangan ekonomi ditargetkan turun menjadi 0,376-0,378 persen.

Selain itu, Kemenaker telah menganggarkan dana dekonsentrasi sebesar Rp 128,9 miliar pada tahun ini.

Anggaran ini diperuntukkan bagi program pendidikan dan pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Program berikutnya yakni program pembinaan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk membangun forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri, peningkatan kapasitas SDM penempatan tenaga kerja, melakukan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan yang mandiri, tidak memihak, profesional dan konsisten di seluruh Indonesia.

"Dana dekosentrasi ini adalah bukan uangnya Kemenaker, bukan uangnya Menteri Keuangan, tapi ini uang rakyat. Sekecil apapun mesti dipertanggungjawabkan," ucapnya.