Bukan Kelangkaan, BPH Migas Nilai Hal Ini yang Jadi Penyebab Kendaraan Antre Panjang Buat Solar

JAKARTA KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai antrean panjang kendaraan yang mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di berbagai daerah bukanlah karena kelangkaan. Lantaran stok solar subsidi secara nasional berada di atas level 20 hari.

Menurut Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak, antrean disebabkan pengendalian distribusi oleh PT Pertamina (Persero) agar kuota solar yang ditetapkan di 2022 cukup hingga akhir tahun. Adapun pemerintah menetapkan kuota solar subsidi di tahun ini sebesar 15,1 juta kiloliter (KL).

"Kelangkaan tidak ada, harus dibedakan kelangkaan dengan antrean. Stok solar cukup," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Selasa (29/3/2022).

Saat ini penyaluran solar subsidi bahkan sudah melampaui kuota bulanan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Pertamina, per Februari 2022 penyaluran sudah melebihi kuota 10 persen yaitu mencapai 2,49 juta KL dari yang seharusnya 2,27 juta KL.

Oleh sebab itu, Patuan menekankan, pengendalian distribusi memang diperlukan untuk menjaga kuota subsidi solar cukup sampai akhir tahun.

"Saat ini rata-rata distribusi harian solar sudah melebihi dari kuota yang sudah ditetapkan. Kalau ini dibiarkan maka tidak sampai Desember 2022 kuota nasional akan habis, untuk itu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pengendalian distribusi," kata dia.

Di sisi lain, Patuan mengakui, bahwa memang ada penurunan kuota yang ditetapkan tahun ini dari tahun sebelumnya. Pada 2021 kuota solar subsidi ditetapkan sekitar 15,8 juta KL, menurun sekitar 14 persen di 2022 dengan ditetapkan sebanyak 15,1 juta KL.

Menurutnya, penyusunan kuota terkait kebutuhan solar bersubsidi telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan tren dari realiasi konsumsi selama empat tahun terakhir.

"Dibanding tahun lalu kuota turun. Penyusunan kebutuhan solar bersubsidi ini didasarkan pada kondisi perekonomian nasional dan juga melihat tren daripada realisasi 4 tahun terkahir," ungkapnya.

Terpisah, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI mengatakan, permintaan terhadap solar subsidi memang mengalami peningkatan saat ini. Hal itu seiring terjadinya pemulihan pasca Covid-19 yang lebih cepat dari perkiraan sehingga menyebabkan perbaikan kegiatan ekonomi di tahun ini.

"Sejak kuartal IV-2021, di mana level PPKM sudah diturunkan menjadi level I, terjadi peningkatan konsumsi Jenis BBM tertentu atau JBT (BBM bersubsidi) dan tren konsumsinya terjadi sampai dengan saat ini. Artinya terus meningkat dan pada Maret ini permintaan masih tinggi," jelas Erika dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (29/3/2022).

Selain itu, peningkatan harga sejumlah komoditas baik perkebunan maupun pertambangan membuat aktivitas pengangkutan hasil produksi turut naik. Kondisi ini mendorong semakin tingginya konsumsi BBM.

Di sisi lain, disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi semakin melebar yang berdasarkan perhitungan Pertamina mencapai Rp 7.800 per liter. Hal itu mendorong adanya pergeseran konsumen untuk mengkonsumsi solar subsidi ketimbang solar non-subdisi.

"Melebarnya diparitas harga tersebur menyebabkan pergeseran konsumen yang tadinya konsumsi solar non-subsidi ke solar subsidi. Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan JBT. Jadi di beberapa tempat memang kami menemukan adanya penimbunan dan pengoplosan atas JBT solar ini, " paparnya.