Perebutkan Kursi Ketua Dewan Komisioner OJK, Ini Program Kerja yang Disiapkan Mahendra Siregar dan Darwin Cyril

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pemilihan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 telah memasuki proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI.

Dua nama calon Ketua Dewan Komisioner OJK, yakni Mahendra Siregar dan Darwin Cyril Noerhadi telah mengikuti rangkaian uji kelayakan tersebut.

Dalam gelaran uji kelayakan tersebut, dua nama yang memperebutkan posisi yang saat ini ditempati Wimboh Santoso itu, telah menyampaikan visi dan misi, prioritas, hingga program yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan tujuannya itu.

Mahendra Siregar

Pria yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri itu menjadi calon ketua dewan komisioner OJK pertama yang diuji oleh Komisi XI DPR RI.

Mengawali paparannya Ia menyampaikan, sektor jasa keuangan nasional masih memiliki potensi besar untuk diperluas dan diperdalam, sebab saat ini sejumlah indikator menunjukan sektor jasa keuangan RI masih lebih rendah dibanding negara ASEAN atau G20.

Mahendra Siregar menjabarkan, saat ini kredit bank di sektor swasta RI hanya mencapai 33 persen dari PDB atau masih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN lainnya yang mencapai di atas 100 persen dan juga lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 yang mencapai 99 persen dari PDB.

Indikator lainnya ialah, penempatan dana di industri keuangan RI yang baru mencapai 40 persen dari PDB, lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN yang mencapai 113 persen PDB dan negara G20 mencapai 98 persen PDB.

"Ini menunjukan bahwa sebenarnya sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu pengawasan yang teringterasi menjadi modalitas yang kuat dalam menjalannkannya karena sudah dianggap sebagai best practice," tutur Mahendra Siregal, dalam gelaran Fit and Proper Test Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022).

Prioritas Mahendra Siregar

Untuk mencapai target tersebut, dia menyiapkan 6 prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan nantinya apabila terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner OJK.

Prioritas pertama ialah peningkatan efektivitas kepemimpinan dalam kelembagaan OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

"Sehingga pengawasan terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen serta masyarakat dapat semakin ditingkatkan," ujar dia.

Kemudian, Mahendra Siregar akan memprioritaskan penguatan struktur dan pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal, guna menjamin terlaksananya pengaturan serta pengawasan yang efektif.

Prioritas ketiga adalah penerapan layanan satu pintu yang mencakup perizinan, pengesehan, dan persetujuan, dengan tujuan menghilangkan inefesiensi dan duplikasi dalam operasional institusi.

Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksanaan, penyidikan, serta tindak lanjut dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan menciptakan kredibilitas institusi.

"Kami mengacu kepada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus-kasus baru menunjukan urgensi kasus ini," kata Mahendra.

Lalu, prioritas kelima ialah meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator dan lembaga lain terkait.

Koordinasi dinilai Mahendra Siregar menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan memitigasi masalah yang dihadapi dalam sektor jasa keuangan.

Terakhir, penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya, agar OJK mampu mendukung pencapaian target nasional.

"Ada strategi nasional yang mencakup seluruh lembaga termasuk OJK di dalamnya," kata Mahendra Siregar.

Jika terpilih nantinya, dia telah menetapkan target capaian kinerja OJK dalam tiga tahap yakni 100 hari, 1 tahun dan 2 tahun, di mana untuk 100 hari pertama, Ia akan fokus memperbaiki kapabilitas dan sumber daya fungsi pengawasan inti dengan pembenahan struktur organisasi. 

Kemudian Ia juga akan melakukan pengendalian internal serta check and balance, membuat roadmap dan prioritas OJK, dan selanjutnya membuat peta jalan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Adapun pada tahun pertama dan kedua, Ia akan fokus mengembangkan layanan perizinan, pengesahan dan perizinan satu pintu atau single window, merancang peraturan dan perundang-undangan sektor keuangan hingga menciptakan inovasi baru bagi jasa keuangan.

Darwin Cyril Noerhadi

Mengawali paparannya, Darwin Cyril juga menyampaikan, pasar keuangan Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang.

Untuk mendorong pertumbuhan itu, Ia menilai, perlunya satu aspirasi, yakni membangun OJK yang bermartabat dengan pendekatan pasar.

"Karena kita OJK mengatur pasar, jadi pendekatannya adalah secara pasar, responsif, bertanggung jawab," ujarnya.

Darwin Cyril mengatakan, sebagai calon Ketua Dewan Komisioner OJK, dirinya memiliki 4 visi, yakni yakni pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi masyarakat dan konsumen, pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global, dan memajukan kesejahteraan UMKM.

"Visi yang dipaparkan sudah ada ini semua di OJK," kata dia.

Visi-visi tersebut akan dilaksanakan melalui tiga misi yang diusung Darwin Cyril, yakni membangun industri jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Kemudian, dia mengusung misi sistem jasa keuangan yang tanggap untuk menumbuhkan pasar keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

"Dan yang paling penting juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat," ujarnya.

Rencana kerja Darwin Cyril

Adapun dalam rencana kerjanya pada 100 hari kerja pertamanya, Ia akan berfokus pada permasalahan yang memiliki dampak tinggi atau high impact terhadap industri jasa keuangan.

"Yaitu masyarakat terlindungi, deteksi dini, bekerjasama dengan media, media akan lebih agresif dan tahu situasinya seperti apa," katanya.

Penguatan kerja sama dengan media akan dilakukan guna menangani berbagai permasalahan yang merugikan masyarakat, seperti hal nya terkait industri financial technology lending atau pinjaman online.

Pada saat bersamaan, Darwin Cyril akan melakukan pertemuan dengan para pemilik fintech, guna mengurai masalah tersebut.

"Pemilik-pemilik fintech harus bertanggungjawab pada awalnya. Kita akan panggil tentunya pemilk fintech," katanya.

Lebih lanjut Ia bilang, di bawah kepemimpinannya, dalam evaluasi berkala OJK, akan ditentukan arah kebijakan selanjutnya.

"Karena pada kenyataannya sasaran umum berbeda dengan realisasi. Dan itu lagi tantangan kita bagaimana realisasi itu selalu tercapai sesuai sasaran," ucap dia.