Golden Moment, Realisasi Belanja Negara Sudah 18,1 Persen di Kuartal I-2022

Tercatat, belanja kementerian atau lembaga sudah terealisasi Rp 151,49 triliun, belanja non kementerian atau lembaga sudah Rp 162,68 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah Rp 176,46 triliun atau 22,9 persen dari target APBN.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, akselerasi belanja di tahun 2022 menjadi kunci pemulihan ekonomi karena tahun ini adalah momen emas (golden moment).

"Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional," kata Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Hadiyanto menuturkan, belanja negara harus menyasar kelanjutan program visi PEN meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan ekonomi.

Dalam APBN 2022, belanja negara dipatok sebesar Rp 2.714,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) Rp 1.944,6 triliun dan TKDD Rp 769,6 triliun.

Dia berharap, kinerja anggaran sepanjang tahun 2022 dapat terus dijaga dan ditingkatkan, melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata.

"APBN diharapkan mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan karena gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, dan recovery yang masih belum merata," ucap Hadiyanto.

Adapun untuk mendorong percepatan realisasi belanja, kementerian atau lembaga perlu segera membuka blokir alokasi anggaran. Tujuannya agar belanja strategis dapat dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat lebih awal.

Lalu, ada 6 langkah strategis untuk mewujudkan belanja yang lebih berkualitas, yakni melakukan perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek, dan mempercepat pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana bansos dan bantuan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas value for money, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.

"Percepatan penyelesaian kegiatan kontrak aktual melalui pembayaran kepada pihak ketiga juga perlu didorong untuk mencegah idle money serta idle asset yang dapat menunda pemanfaatan aset pembangunan bagi masyarakat," tandas Hadiyanto.