Salin Artikel

Bukan Sekarang, BBM, Ban Karet, dan Deterjen Bakal Kena Cukai di 2027

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji penerapan cukai untuk tiga produk, yakni Bahan Bakar Minyak (BBM), ban karet, dan deterjen. Ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi.

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, tidak akan diterapkan dalam jangka pendek. Penerapan ini kemungkinan baru berlaku sekitar 5 tahun lagi alias tahun 2027.

"Kita dalam konteks menimbang-menimbang kiri dan kanan. Tapi tentunya ini dalam 5 tahun ke depan jangka menengah panjang. Namanya kajian, bukan kebijakan," kata Febrio pasca Rapat Panja Asumsi Dasar RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Febrio menuturkan, banyak pertimbangan yang dikaji Kementerian Keuangan, termasuk masih tingginya ketidakpastian global pasca pandemi dan akibat perang Rusia-Ukraina.

Tingginya ketidakpastian ini juga yang membuat pembuat kebijakan tak serta-merta menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan tarif listrik di bawah 3.000 Volt Ampere (VA).

"Kalau sekarang sudah jelas-jelas Pertalite enggak naik, listrik enggak naik itu sudah jelas 2022 bahkan 2023 kita pastikan ketidakpastian masih sangat tinggi. Jadi kami enggak akan gegabah, tapi kajiannya masih terus jalan," ucap Febrio.

Di sisi lain Febrio mengakui, pengenaan cukai atas barang-barang itu perlu diimplementasi ke depan. Sebab kini, dunia berbondong-bondong menuju penerapan ekonomi hijau.

Komoditas BBM, kata Febrio, berasal dari energi fosil (fossil fuel) yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan BBM pun perlu diperkecil secara bertahap.

"Artinya ini bagian dari kita melihat aspek lingkungan, emisi yang kita tahu emisi fossil fuel tinggi sekali, batu bara maupun BBM. Kita coba lihat bersama-sama dengan DPR apa ini yang bisa kita perluas basis dari cukai," jelas Febrio.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau Rp 1.784 triliun tahun 2022.

Pendapatan pajak tahun 2022 diproyeksi mencapai Rp 1.485 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 299 triliun. Outlook penerimaan perpajakan itu jauh lebih tinggi dari target dalam APBN, yakni Rp 1.510 triliun.

https://money.kompas.com/read/2022/06/13/171700826/bukan-sekarang-bbm-ban-karet-dan-deterjen-bakal-kena-cukai-di-2027

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2

Whats New
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 1 Desember 2022

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, BP, Vivo per 1 Desember 2022

Whats New
ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

ATN Indonesia Mineral Jajaki Kerja Sama Bangun Pabrik Nikel untuk Baterai Kendaraan Listrik

Whats New
Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Melesat 614,37 Persen, Medco Energi Bukukan Laba Bersih 400,93 Juta Dollar AS

Whats New
Bantuan 'Rombong Berkah', Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Bantuan "Rombong Berkah", Dorong Warga Bangun UMKM untuk Keluar dari Kesulitan Ekonomi

Whats New
Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Internet Makin Dibutuhkan di Masa Pemulihan Ekonomi, Dorong Terciptanya Society 5.0

Whats New
Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

Kembali Raih Prestasi, Sido Muncul Berhasil Menjadi Pemenang Terbaik 1 SDGs Action Award 2022

BrandzView
KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

KA Argo Parahyangan Bakal Di-Nonaktifkan, Jubir Luhut hingga Kemenhub Kompak Sebut Masih Dalam Pembahasan

Whats New
Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Bappenas Luncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, Ini Manfaatnya

Whats New
BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

BI Lakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Whats New
Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi 'Open Loop' dalam RUU P2SK

Kemenkop UKM Ungkap Klasifikasi KSP yang Berpotensi Jadi "Open Loop" dalam RUU P2SK

Whats New
KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

KemenkopUKM Usulkan Koperasi yang Menjalankan Usaha di Sektor Jasa Keuangan Diawasi OJK

Whats New
IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

IndiHome Targetkan Tambah 1,8 Juta Pelanggan di Tahun Depan, Begini Strateginya

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

[Kompasianival 2022 Better Nation] Indonesia Jadi Tuan Rumah Ajang Olahraga, Siapkah?

Rilis
Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Dorong UMKM Naik Kelas, Erick Thohir Bagikan NIB di Lampung

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.