Kementan Paparkan Upaya Penanganan dan Pengendalian PMK di Indonesia

KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) secara intensif melakukan berbagai upaya guna mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia.

Upaya tersebut telah diwujudkan Kementan dalam berbagai bentuk kebijakan dan aturan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pihaknya guna menekankan kembali fokus Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terhadap tiga agenda rencana aksi penanganan PMK.

“Tiga agenda tersebut adalah SOS, temporary, dan permanen,” ucapnya saat menyampaikan update penanganan dan penanggulangan PMK melalui akun resmi YouTube Kementan, Senin (13/6/2022).

Pertama, Kementan telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan dengan membentuk gugus tugas penanganan PMK serta penataan lalu lintas hewan di daerah wabah penyakit PMK.

Kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementan untuk mengendalikan penyebaran PMK antara lain pembentukan gugus tugas penanganan PMK dan penataan lalu lintas hewan di daerah wabah penyakit PMK.

Kemudian, Kementan melibatkan beberapa pihak serta jajarannya dalam penanganan PMK, membuat prosedur pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK, serta meningkatkan kewaspadaan para petugas karantina terhadap penyebaran PMK.

Adapun pihak terkait tersebut, yaitu pemerintah daerah (pemda), Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

Agenda kedua, Kementan melakukan langkah konkret melalui seluruh jajarannya untuk terus menjalin oleh kerja sama dengan berbagai pihak.

Kerja sama yang dimaksud, seperti mengatur pembatasan lalu lintas dan pasar ternak. Dalam pelaksanaannya, Kementan akan berkoordinasi dengan pemda, TNI atau Polri dan instansi lainnya.

Selain pembatasan, Kementan juga menggelar pelatihan penanganan PMK untuk pejabat otoritas veteriner provinsi atau kabupaten dan kota hingga para tenaga kesehatan hewan, seperti dokter hewan, paramedis veteriner, dan inseminator.

"Kementan juga secara rutin mengirimkan logistik kesehatan berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, desinfektan, dan alat pelindung diri (APD) ke beberapa daerah yang terjangkit PMK,” jelas Kuntoro.

Pemerintah, sebut dia, juga mendirikan posko gugus tugas dan crisis center nasional hingga provinsi dan kabupaten atau kota.

Untuk agenda ketiga, pemerintah akan melakukan pengadaan vaksin sesuai dengan rekomendasi komisi obat hewan dan serotipe PMK yang saat ini sedang menjangkit Indonesia.

Kuntoro mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran pengadaan total 3 juta dosis vaksin PMK.

“Saat ini tahap pertama vaksin telah tiba pada hari minggu 12 juni 2022 melalui Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya akan tiba 800.000 dosis dalam beberapa hari ke depan,“ imbuhnya.

Menurut Kuntoro, vaksinasi perdana secara nasional direncanakan akan dimulai pada Kamis (14/6/2022) sesuai dengan peta sebaran PMK.

Pelaksanaan vaksinasi nantinya, kata dia, akan bekerja sama dengan posko–posko tanggap darurat di daerah.

"Peruntukannya akan diprioritaskan untuk hewan sehat dan berisiko tinggi tertular, yang berada di sumber pembibitan ternak, peternakan sapi perah milik rakyat, dan koperasi susu, serta peternakan sapi potong," ujar Kuntoro.

Persiapkan vaksin lokal

Pada kesempatan tersebut, Kuntoro mengungkapkan bahwa Kementan melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) juga tengah mempersiapkan vaksin lokal yang diprediksi akan selesai akhir Agustus 2022.

Oleh karenanya, menjelang perayaan Idul Adha yang akan jatuh di awal Juli, ia mengajak masyarakat untuk tidak panik atau khawatir terkait ketersediaan hewan kurban.

“Kami memastikan ketersediaan hewan kurban, baik sapi, kambing, dan domba, dalam kondisi cukup. Hal ini mengacu pada jumlah kebutuhan hewan kurban tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ekor,“ ujarnya.

Meskipun dalam kondisi wabah PMK, lanjut dia, pemerintah optimistis stok hewan kurban saat ini mampu memenuhi kebutuhan kurban pada Idul Adha.

“Kami menekankan bahwa PMK ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan fakta di lapangan menunjukan bahwa PMK dapat disembuhkan,“ ucap Kuntoro.

Berdasarkan aplikasi siagapmk.id dan laporan pemda terkait, PMK tercatat menyebar di 18 provinsi dan 180 kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun data dari aplikasi siagapmk.id itu bersumber dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (Isikhnas).

Kemudian berdasarkan data dari siagapmk.id per Senin (13/6/2022) pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), jumlah hewan sakit sebanyak 150.630 ekor.

“Jumlah hewan yang sembuh sebanyak 39.887 ekor, hewan potong bersyarat sebanyak 893 ekor. Sementara itu, jumlah hewan mati sebanyak 695 ekor,” ucap Kuntoro.

Mengakhiri update penanganan dan penanggulangan PMK, Kuntoro menegaskan pemerintah berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK di Indonesia.

“Kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini serius dan akan selalu hadir bersama peternak untuk dapat mengatasi pmk secara bersama–sama,” jelas Kuntoro.