Ini Sederet PR Hadi Tjahjanto di IKN Nusantara

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, persoalan lahan di IKN Nusantara tak hanya ranah Kementerian ATR, tetapi juga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Pembagian kewenangan jadi penting.

"Sekarang gini, IKN itu tanahnya bukan hanya dari ATR/BPN, tetapi ada (ranahnya) KLHK di situ. Itu kan hutan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2022).

Hadi juga dinilai memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan persoalan makelar tanah di IKN Nusantara. Selain akan membuat harga tanah melambung, persoalan ini juga dinilai bisa menimbulkan konflik sosial.

Apalagi kata Agus, ada juga tanah-tanah berstatus tanah adat di IKN Nusantara. Oleh karena itu, jika masyarakat tidak setuju, penggunaan tanah untuk IKN Nusantara bisa memicu konflik sosial.

"Untuk IKN, makelarnya sudah bergerak. Coba saja beli tanah di situ, bisa enggak jelas. Karena bakal ada konflik sosial," ujarnya.

"Karena secara antropologi belum ada studi yang lengkap. Sementara tanah di sana kebanyakan tanah adat yang tidak bersertifikat. Makanya sekarang kalau Pak Hadi mau di IKN ya harus siap-siap ke sana meneliti langsung," sambungnya.

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto mengungkapkan diberi tugas oleh Jokowi untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang. Ketiga persoalan itu adalah sertifikat tanah milik rakyat, sengketa tanah, dan menangani tanah serta tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hadi menjelaskan saat ini baru 81 juta sertifikat hak atas tanah milik rakyat yang telah diselesaikan dari target 126 juta sertifikat.

"Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat,” ungkapnya dikutip dari laman Sekretaris Kabinet, Rabu (15/6/2022).

Kedua, Hadi akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Selain kedua persoalan tersebut, Hadi juga akan fokus menangani tanah dan tata ruang di IKN.

“Terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan,” kata Hadi.

Hadi menegaskan jika pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk penyelesaian tiga persoalan tersebut di atas.