Erick Thohir Bersih-bersih BUMN, PTPN Jamin Tindak Tegas Pelanggar Hukum

Program ini juga berlaku untuk Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani buka suara terkait hal ini.

Dia menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Induk usaha perkebunan milik negara ini, berupaya memenuhi target dari Kementerian BUMN.

Erick Thohir telah mengamanatkan PTPN Group untuk fokus memperbaiki sistem dan tata kelola perusahaan, terutama sistem pengawasan yang lebih profesional dan sistem penanganan kasus yang lebih transparan.

“Menteri BUMN telah mencanangkan Program Bersih-Bersih BUMN. PTPN Group sedang memperbaiki diri, demi menjadi perusahaan yang bersih dan sehat, baik secara operasional maupun keuangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/7/2022).

Ghani menambahkan, dalam Program Bersih-Bersih BUMN ini, Manajemen PTPN Group melakukan beberapa langkah strategis, yaitu sebagai berikut:

Sebagai salah satu wujud dalam mendukung aksi bersih-bersih BUMN, perusahaan memiliki komitmen jika terjadi pelanggaran dalam bidang hukum oleh pimpinan atau pihak manapun, maka PTPN akan menindak tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesusai aturan yang berlaku.

Jika terbukti bersalah dan telah sampai ke ranah hukum, pastinya perusahaan akan mendorong aparat hukum untuk melakukan penyelidikan, serta mengawal ketat dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Perusahaan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada Penegak Hukum. Ini sebagai bukti nyata penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PTPN.

Kasus korupsi di PTPN Group

Sejumlah kasus korupsi pernah menyeret nama PTPN Group, yang di antaranya masih pada tahap persidangan sampai saat ini.

Sebagai contoh, oknum di PTPN pernah terseret tindak pidana korupsi atas pekerjaan penanaman kelapa sawit seluas 1.150 Ha di Kebun Tembayan pada tahun 2012.

Kasus tersebut telah mendapat putusan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 November 2021, dengan vonis terhadap 6 orang, 3 di antaranya merupakan karyawan PTPN XIII.

Terhadap kasus tersebut, manajemenPTPN Group merasakan keprihatinan yang mendalam, karena saat ini perusahaan tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja perusahaan dengan melibatkan profesionalisme dalam menerapkan praktek good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

Demikian juga terhadap kasus tindak pidana korupsi di PTPN VI, yaitu kasus pembelian lahan PT Mendahara Agro Jaya Industri (MAJI), perkebunan kelapa sawit di Tanjung Jabung Timur yang dibeli oleh PTPN VI pada 20 November 2012 lalu, dan melibatkan manajemen PTPN VI.

“Tentunya kami merasakan keprihatinan yang mendalam,” tulis manajemen PTPN Group dalam siaran persnya.

Perusahaan menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan, serta mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif dengan penegak hukum. Jika memang terbukti bersalah perusahaan tentunya akan menindak tegas.

Pada kasus lainnya, nama PTPN juga terseret ke kasus tindak pidana korupsi proses pengadaan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto yang melibatkan mantan Direktur PTPN XI.

Pada kasus tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan vonis bersalah terhadap mantan Direktur PTPN XI dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Proses hukum saat ini masih berlanjut pada tahap banding di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Holding Perkebunan Nusantara akan terus mengawal proses hukum yang berjalan, bersikap kooperatif dan akan mematuhi keputusan hukum yang ditetapkan (inkracht),” jelas PTPN Group.