Kemenkumham soal HAKI Jadi Jaminan Utang: Itu Suatu Terobosan

Meski mengaku tak dilibatkan dalam merancang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Kemenkumham mendukung regulasi yang memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

"Tetapi dengan adanya PP 24 ini yang menjelaskan seluruh rezim KI (kekayaan intelektual) menjadi jaminan fidusia suatu terobosan pemerintah yang ingin memberdayakan pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Karena pelaku ekonomi kreatif apalagi baru startup yang mereka pasti hadapi adalah pembiayaan," katanya dalam konferensi pers Selasa (26/7/2022), di Jakarta.

"Maka pemerintah ingin memberikan suatu stimulus. Maka kekayaan intelektual menjadi penting di era ini, karena mau mendapatkan pembiayaan harus punya sertifikat kekayaan intelektual," lanjut dia.

Razilu bilang, intinya dalam PP tersebut pelaku ekonomi kreatif harus mengantongi sertifikat dan pencatatan kekayaan intelektual untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.

"Hanya untuk mendapatkan mekanisme pembiayaan itu, salah satu persyaratan yang ada adalah mesti pelaku ekonomi kreatif memiliki sertifikat kekayaan intelektual atau pencatatan kekayaan intelektual. Hanya itu saja sebenarnya yang memiliki keterkaitan utama dengan kami yaitu memiliki sertifikat kekayaan intelektual atau pencatatan intelektual. Artinya apa, kalau di hak cipta kan disebutnya pencatatan, kemudian HAKI lainnya adalah sertifikat," jelasnya.

Pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2022 memperbolehkan lembaga bank maupun non-bank menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang.

Kekayaan intelektual yang dimaksud adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Artinya kekayaan intelektual dapat berupa musik, lagu, film, buku, lukisan, aplikasi teknologi, hingga konten YouTube.