Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pemblokiran Platform Digital, Ini Perbedaan PSE dengan PMSE

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan ketentuan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Jika tidak mendaftarkan diri ke Kominfo, maka platform digital tersebut akan diblokir.

Beberapa platform digital populer yang tidak mendaftar sampai tenggat waktu juga sempat diblokir oleh Kominfo per 31 Juli 2022 seperti PayPal, Steam, Dota, CS Go, Yahoo, Origin.com, dan EpicGames. Meski kini pemblokiran sebagian di antaranya sudah dicabut seperti pada Paypal, Steam, Dota, CS Go, dan Yahoo.

Kebijakan pendaftaran PSE Kominfo ini ternyata cukup beririsan dengan kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE). Jadi PSE dan PMSE memiliki makna yang berbeda, meski keduanya saling berkaitan.

Ditjen Pajak Kemenkeu pun menjelaskan perbedaan PSE dengan PMSE. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor mengatakan, ada perbedaan terminologi antara keduanya.

Ia menjelaskan, PSE adalah penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik kepada pengguna sistem elektronik. Sedangkan PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Ditjen Pajak Kemenkeu pun telah menunjuk sejumlah platform digital menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas PMSE. Pengenaan pajak ini hanya terkait pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar negeri ke Indonesia dengan batasan minimal tertentu.

Sejak kebijakan PMSE ini berlaku pada Juli 2020 hingga kini Juli 2022, sudah terdapat 121 platform digital yang ditunjuk Ditjen Pajak sebagai pemungut PPN PMSE. Di antaranya ada Steam, EpicGames, Google, Netflix, Spotify, Zoom, hingga Youtube.

Selain itu, dasar hukum pengaturan keduanya juga berbeda. PSE diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan perubahannya, sedangkan PMSE diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022.

"Berdasarkan definisi tersebut, terdapat irisan istilah. Setiap perusahaan PMSE pasti merupakan PSE, sebaliknya, tidak semua PSE adalah pelaku PMSE," ujar Neilmaldrin dalam keterangannya dikutip Kamis (4/8/2022).

"Contohnya adalah Zenius.net. PSE ini tidak/ belum menjadi pemungut PPN PMSE karena tidak menjual produk luar negeri kepada konsumen di Indonesia atau transaksinya belum memenuhi batas minimal yaitu nilai transaksi melebihi Rp 600 juta setahun atau traffic melebihi 12.000 setahun," lanjut dia.

Neilmaldrin memastikan, Ditjen Pajak Kemenkeu akan selalu mendukung dan menghargai pelaksanaan tugas oleh Kominfo terkait PSE. Ia pun meminta masyarakat untuk dapat mengetahui perbedaan PSE dengan PMSE sesuai tempatnya.

Di sisi lain, ia pun mengakui, jika penertiban PSE oleh Kominfo tersebut berpotensi membuat adanya perlambatan penerimaan PPN, apabila PSE yang tidak tertib di Kominfo tersebut juga sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh Ditjen Pajak Kemenkeu.

Lantaran, jika PSE atau platform digital tersebut diblokir maka tidak dapat melakukan transaksi di Indonesia, sehingga tidak ada PPN yang bisa dipungut.

"Namun, hal itu masih akan terus didiskusikan dengan Kominfo untuk melihat dengan jelas situasi terkini," kata dia.

Neilmaldrin pun berharap seluruh PSE maupun pelaku usaha PMSE yang berkepentingan di Indonesia dapat menaati regulasi dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Ia bilang, semua itu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pengguna layanan yang tidak lain adalah masyarakat Indonesia.

Selain itu, jika pendaftaran PSE lancar maka juga akan berdampak positif ke pemungutan PPN PMSE karena adanya pengayaan data dan pengawasan yang kolaboratif.

"Jadi, kepada seluruh masyarakat juga, dimohon memahami konteks perbedaan kedua hal tersebut (PSE dan PMSE), dan tidak menjadikan isu tersebut sebagai alat yang dapat menambah kegaduhan di masyarakat,” pungkas Neilmaldrin.

https://money.kompas.com/read/2022/08/04/103500826/pemblokiran-platform-digital-ini-perbedaan-pse-dengan-pmse

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Whats New
Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Ingin Validasi NIK-NPWP atau Lapor SPT, tapi Lupa Sandi Akun DJP Online? Ini Solusinya

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit? Simak Analisanya

Whats New
10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

10 Saham Ini Paling Banyak Diborong Asing Kemarin

Whats New
Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Aturan Baru PPh Final 0,5 Persen bagi UMKM di PP Nomor 55 Tahun 2022

Whats New
Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Cara Beli Tiket Kereta Panoramic, Rute Gambir-Bandung PP dan Gambir-Surabaya Gubeng PP

Whats New
[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

[POPULER MONEY] Klarifikasi Menpan-RB soal Rp 500 Triliun Pemborosan Anggaran Kemiskinan | JD.ID Tutup

Whats New
Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Mengenal Dampak Inflasi bagi Ekonomi Nasional, Mulai dari Penurunan Daya Beli sampai Tingkat Penganguran

Whats New
Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+