Pemerintah Siapkan Bansos Rp 18 T Jika Harga BBM dan Listrik Naik

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan dana cadangan untuk bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat jika harga BBM dan listrik akhirnya harus dinaikkan.

Dana cadangan bansos tersebut berasal dari sisa program penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dengan jumlah Rp 18 triliun.

"Jadi kalau bapak presiden menyampaikan bahwa kalau situasi cadangan-cadangan bansos ini memang tadinya didesain apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan dan kemudian harus dilakukan adjustment maka perlu suatu bantalan sosial tambahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Kamis (11/8/2022).

Namun demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum bisa memastikan kapan dana cadangan bansos itu akan dikeluarkan.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, pihaknya masih mencermati kapan waktu yang tepat untuk meluncurkannya.

"Akan kita cermati kapan waktu yang tepat untuk memberikan tambahan bansos ini namun anggarannya sudah tersedia mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan-kenaikan harga dan lain sebagainya yang bisa terjadi sampai akhir tahun ini," ujar Isa yang ikut konferensi pers mendampingi Sri Mulyani.

Sampai saat ini, pemerintah masih menahan harga Pertalite sebesar Rp7.500 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax sebesar Rp12.500 per liter, lebih murah dari harga keekonomiannya yang di atas Rp17.000 per liter.

Begitu juga untuk tarif listrik golongan 450, 900, dan 1.300 VA yang belum naik. Konsekuensinya, anggaran subsidi listrik-BBM dan kompensasi untuk PLN serta Pertamina, tembus Rp500 triliun tahun ini.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga sudah meminta Pertamina mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Ia menjelaskan, jika penyaluran BBM subsidi melebihi kuota, akan membuat alokasi subsidi dan kompensasi energi melebihi pagu anggaran APBN 2022 yang sebesar Rp502 triliun.

"Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Pertamina mencatat penyaluran BBM jenis Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kiloliter (kl). Dengan itu, kuota BBM bersubsidi hanya tersisa 6,2 juta kl dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kl pada tahun ini.

Sementara Kementerian ESDM sudah memproyeksi penyaluran BBM subsidi bisa jebol hingga 28 juta kl pada tahun ini.

Sumber: Kompas.tv (Penulis : Dina Karina | Editor : Edy A. Putra)