Erick Thohir Sebut Ada Gap Rp 20,81 Triliun pada PMN 2023

Adapun PMN yang diajukan yakni Rp 67,82 triliun. Sementara yang sudah disetujui sebesar Rp 41,3 triliun, beserta cadangan investasi Rp 5,7 triliun.

“Sesuai usulan yang kami laporkan kepada komisi VI dan kami kordinasikan kepada pihak stakeholder lain, yakni usulan awal Rp 67,8 triliun,” kata Erick dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

PMN untuk Hutama Karya awalnya diusulkan Rp 30,56 trilun dan yang diberikan hanya Rp 28,9 triliun yang digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Ini untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi, karena dari info yang ada, PMN untuk Hutama Karya ini senilai Rp 28,9 triliun, jadi tidak Rp 30,5 triliun,” kata Mantan presiden Inter Milan itu.

Kemudian, PMN untuk PLN sebesar Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa. Sedangkan PMN In Journey sebesar Rp 7,5 triliun yang belum disetujui. Dana ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan Holding In Journey.

“Ini untuk pengembangan lima destinasi wisata yang ada di Manado, Bali, Labuhan Bajo, NTB, dll. Sampai dengan hari ini, belum ada keputusan, jadi masih nol," kata Erick.

Kemudian dana untuk IFG sebesar Rp 6 triliun juga belum disetujui. Sana ini akan digunakan untuk KUR yang dijalankan oleh Askrindo dan Jamkrindo.

Sementara Rp 3 triliun untuk PT. Reasuransi Indonesia Utama dalam upaya penguatan modal.

Sedangkan PMN Rp 3 triliun untuk Defend ID namun yang disetujui hanya Rp 1,75 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi.

"Ini juga untuk memperbaiki kinerja keuangan Defend ID. Seperti diketahui Defend ID ini mendapat banyak aloksi order dari Kementerian Pertahanan, maupun dari kementerian lain, termasuk beberapa pesawat terbang. Bahkan ada order dari luar negeri, yakni UAE. Kan dalam menerima order, kita harus jaga cash flow-nya,” ujar dia.

ID Food juga diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha untuk ketahanan pangan. Dann ini juga belum disetujui. Pun demikian dengan PMN untuk Damri senilai Rp 87 miliar untuk pembaharuan armada berupa bus listrik yang belum disetujui.

Sementara untuk Airnav Rp 79 miliar, telah disetujui sebesar Rp 66 miliar, dalam upaya pembaruan alat.

Selanjutnya untuk KAI yang diusulkan sebesar Rp 4,1 triliun dan belum mendapat persetujuan. Adapun PMN untuk KAI adalah untuk pemenuhan sektoral modal porsi Indonesia untuk pembiayaan KCJB. PMN masih menunggu keputusan KCJB sesuai PerPres 93/2021.

“Jadi total yang disetujui Rp 41,31 triliun, dan kami mendorong dan sepertinya ada jalan keluar berupa cadangan investasi Rp 5,7 triliun yang akan diberikan. Jadi totalnya Rp 47 triliun. Namun, yang Rp 5,7 triliun ini kami belum dapat detail pengunaanya untuk apa saja, tapi mungkin juga untuk PMN,” kata Erick.