KSPSI: Kenaikan Harga BBM Tanpa Dibarengi Kenaikan Upah Adalah Hal yang Tidak Masuk Akal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi damai menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, ada tiga tuntunan yang dibawa dalam aksi damai buruh ini dalam bentuk petisi, yang akan langsung diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Pertama, menolak kenaikan harga BBM karena upah buruh juga tidak naik.

"KSPSI menegaskan menolak kenaikan harga BBM. Karena, BBM naik akan langsung berpengaruh terhadap kenaikan biaya transportasi, biaya sewa tempat tinggal yang langsung merangkak naik sekarang, bahan pangan ikutan naik. Ini akan menambah beban buruh," dalam keterangannya, Senin.

Kedua, kata Andi Gani, menuntut adanya upah layak bagi buruh. Upah layak sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan buruh.

Upah Minimum Provinsi (UMP) stagnan sejak tahun 2021-2022. Ketiga, buruh menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.

Andi Gani menambahkan, perwakilan KSPSI menyerahkan langsung petisi dan diterima Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin serta Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

"Mereka juga menemui langsung massa aksi buruh diatas mobil komando," jelasnya.

Andi Gani meminta pemerintah harus segera memikirkan dampak serius kebijakan kenaikan harga BBM tersebut terhadap nasib buruh Indonesia. Dia menilai, agak aneh jika harga BBM naik ditengah turunnya harga minya dunia.

Andi Gani menilai, kenaikan harga BBM tanpa dibarengi kenaikan upah adalah hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, buruh di Indonesia pasti pengguna BBM bersubsidi.

Tujuh perwakilan buruh menyampaikan petisi ke Istana Negara. Mereka ditemui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin serta Kasetpres Heru Budi Hartono.