BI Ungkap Penyebab Kenaikan Harga Pangan

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, kenaikan harga pangan ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal.

Faktor eksternal seperti perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina menyebabkan pasokan dan produksi bahan pangan dari luar negeri menjadi terganggu.

Begitupun dengan kondisi iklim di Indonesia turut mengganggu produksi dan distribusi bahan pangan di berbagai daerah sehingga menyebabkan pasokan menjadi tidak merata.

"Kendala di sisi pasokan tersebut berada di luar domain BI, sehingga untuk pengendaliannya BI harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait yang memiliki kewenangan mengatur sisi pasokan," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (18/9/2022).

Oleh karenanya, BI dan K/L terkait mendirikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan secara intensif di berbagai daerah.

Dody menjelaskan, GNPIP ini mencakup beberapa aspek termasuk peningkatan produksi, pemetaan produksi dan konsumsi yang lebih baik, penguatan distribusi melalui kerjasama antar daerah, operasi pasar, dan peningkatan peranan masyarakat dalam pengendalian harga pangan.

BI dalam kegiatan GNPIP melakukan operasi pasar murah di 179 titik, 43 kerja sama antar daerah, 5 program subsidi ongkos angkut, 902.977 polybag bibit untuk gerakan tanam cabai, 15 program replikasi model bisanis, menggelontorkan Rp 10,61 miliar untuk alsintan dan saprotan (PSBI), 13 program digitalisasi, dan koordinasi serta komunikasi.

"Langkah-langkah koordinasi yang dilakukan secara intensif ini diharapkan akan dapat mengendalikan inflasi pangan agar tidak melonjak," ungkapnya.

Dikutip dari laman bi.go.id, berikut 3 hal penting yang dilakukan BI untuk mengendalikan inflasi nasional:

1. Tren kenaikan inflasi saat ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak, sehingga GNPIP menjadi urgensi tersendiri untuk mengatasi gejolak harga tersebut agar tingkat inflasi volatile foods dapat turun di bawah 5 persen.

2. upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan mencermati bagaimana dampak rambatan kenaikan BBM dan efektivitas subsidi penyangga sosial, guna menjaga daya beli masyarakat.

3. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rapat 12 September 2022, perlu diperkuat sinergi dan berbagai upaya agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.