Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Mulai Oktober 2022, Penyelenggara Transaksi Kripto Wajib Gunakan e-SPT Masa PPN Versi 2022

Kewajiban beralih menggunakan e-SPT SPT Masa PPN versi 2022 ini seturut penerbitan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-14/PJ/2022. Aplikasi yang dimaksud adalah e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022, yang menggantikan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi lama yang dirilis pada 2007.

Ketentuan ini sekaligus mencabut beleid sebelumnya yang mengatur perihal penyampaian SPT Masa PPN, yaitu Perdirjen Pajak Nomor PER-147/PJ/2006.

Secara umum, Perdirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2022, yang dilansir dan berlaku mulai 14 September 2022, mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN selain instansi pemerintah dan pemungut PPN pihak lain.

Yang dimaksud pemungut PPN selain instansi pemerintah adalah pemungut pajak selain lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan. Adapun pemungut PPN pihak lain adalah entitas yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk dapat memotong, memungut, dan menyetor PPN sekalipun yang bersangkutan bukan penjual atau pembeli dalam sebuah transaksi.

Sementara itu, SPT Masa PPN merupakan surat yang berfungsi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dalam satu masa.

Berdasarkan Perdirjen Nomor PER-14/PJ/2022, pemungut PPN pihak lain diharuskan memakai e-SPT PPN 1107 PUT versi 2022 mulai masa pajak Oktober 2022.

Adapun pemungut PPN selain instansi pemerintah masih dibolehkan memilih menggunakan e-SPT PPN 1107 PUT versi lama atau yang terbaru. Jika pemungut PPN selain instansi pemerintah memilih menggunakan e-SPT versi 2022, versi lama tidak bisa dipakai lagi.

Kelonggaran dari mengikuti ketentuan Perdirjen Nomor PER-14/PJ/2022 ini diberikan hanya kepada pemungut PPN selain instansi pemerintah yang sudah menjadi pemungut PPN sebelum ketentuan baru ini dirilis.

Bagi pemungut PPN yang baru memungut pajak setelah aturan ini terbit sudah harus memakai e-SPT Masa PPN PUT 1107 versi 2022.

Dalam menyampaikan e-SPT wajib pajak yang menjadi pemungut PPN harus melengkapi dengan dokumen pendukung sebagai lampiran.

Untuk pemungut PPN yang berstatus selain instansi pemerintah wajib melampirkan daftar PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut memakai formulir 1107 PUT 2

Sementara bagi pemungut PPN pihak lain, penyampaian e-SPT harus disertai dengan daftar PPN dan PPnBM menggunakan formulir 1107 PUT 3.

Untuk mendapatkan aplikasi e-SPT versi terbaru, penyelenggara transaksi kripto atau pemungut PPN pihak lain bisa mengakses laman DJP Online, melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP)

Perlu diingat, kewajiban penyampaian SPT Masa PPN hanya berlaku selama wajib pajak melakukan pungutan PPN atas suatu transaksi. Jika dalam satu masa tidak melakukan pemungutan PPN, wajib pajak dibebaskan dari keharusan menyampaikan SPT Masa PPN.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut penyusunan aturan baru ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada pemungut pajak selain instansi pemerintah dan pemungut pajak pihak lain.

Perdirjen Pajak Nomor PER-14/PER/2022 merupakan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya Pasal 32A, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022.

Aplikasi dan formulir yang diperlukan untuk pelaporan e-SPT Masa PPN dapat diperoleh melalui laman Dirjen Pajak, kantor pelayanan pajak (KPP), atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

Berikut ini Lampiran Perdirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2022 yang di dalamnya memuat contoh formulir-formulir isian yang diperlukan:

Naskah: MUC/ASP, KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

https://money.kompas.com/read/2022/10/18/070629126/mulai-oktober-2022-penyelenggara-transaksi-kripto-wajib-gunakan-e-spt-masa-ppn

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+